Banyak Anak Orang Kaya Terima Bantuan, PIP Sragen Jadi Sorotan

Penulis: Sugimin
SRAGEN | inspirasiline.com

BANTUAN Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat menjadi sorotan di wilayah Kabupaten Sragen. Pasalnya, siswa penerima sebagian ditemukan justru berlatar belakang anak orang kaya dan aparat.

Ironisnya, sejumlah siswa yang notabene tidak mampu, yatim piatu, hingga pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) justru luput dari bantuan tersebut.

Fakta itu terungkap ketika sejumlah pemerhati pendidikan dan orang tua/wali murid SMA negeri asal Sragen, mencermati data penerima bantuan PIP yang baru cair beberapa hari lalu.

Merujuk data penerima yang beredar dalam bentuk file Excel, ada beberapa siswa, salah satunya di SMAN 3 Sragen yang dinilai mampu secara ekonomi, masuk data penerima.

“Dari aduan orang tua/wali murid yang kami terima, ada siswa kelas XI berinisial LM, yang notabene orangtuanya aparat, masuk data penerima bantuan. Lalu ada inisial RC di SMAN 3, anak orang kaya, juga masuk daftar penerima,” ungkap Ketua DPC Nasdem Sragen yang juga pemerhati pendidikan, Heri Sanyoto kepada inspirasiline.com, Senin (26/10/2020).

Ironisnya, ada beberapa anak yatim dan keluarga tidak mampu yang justru tidak dapat bantuan PIP.

Di SMAN 3 Sragen, Heri mencatat ada 4 siswa yatim dan tidak mampu yang luput mendapat bantuan PIP. Mereka, masing-masing Anggita Medya Yuniar (yatim), Iput Risgiyanti (pemegang KIP), Indah Milasari (pemegang KIP), dan Maya Krisnaning Trawoco (piatu).

Kemudian ada siswa SDN 15 Sragen depan Rumah Dinas Bupati, Ardo yang juga yatim, namun tidak masuk daftar penerima.

Prioritas
Ketua DPC Nasdem Sragen ini mempertanyakan mekanisme pendataan dan pengusulan penerima PIP. Pasalnya, jika dilakukan secara obyektif, anak-anak pemegang KIP dan anak yatim maupun piatu itulah yang harusnya mendapat prioritas utama untuk menerima PIP.

“Hasil penelusuran kami, sebagian data diusulkan dari aspirasi DPR RI. Nah, kami curiganya, pengusulan aspirasi ini yang nggak beres. Mengapa yang anak aparat dan sudah kaya malah dapat, yang nyata-nyata kurang mampu malah luput. Bahkan siswa Anggita itu juga masuk siswa berprestasi di sekolahnya. Ini ada apa?” ujarnya dengan nada bertanya.

Heri Sanyoto yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menyesalkan. Menurutnya, kalaupun usulan data itu hasil aspirasi rakyat untuk diperjuangkan di lembaga DPR, mestinya juga mempertimbangkan obyektivitas dan tidak ada kedekatan semata. Kemudian tidak boleh ada intervensi apapun di tataran legislatif.

Sebab, jika hanya asal usul, maka apabila tidak tepat sasaran, hal itu justru akan melukai masyarakat dan memicu kecemburuan sosial bagi yang sebenarnya layak dapat tapi malah dikesampingkan.

“Pertanyaannya, list itu muncul dengan mekanisme apa? Kemudian syarat anak didik yang memperoleh seperti apa? Kalaupun pendekatannya politik, mestinya jangan mengabaikan fakta di lapangan. Kecuali kalau dana PIP ini sumber dananya dari partai, silakan mau diberikan sesukanya monggo. Tapi setahu kami, PIP itu kan dana dari pemerintah melalui APBN, ya harusnya yang benar-benar sesuai persyaratan programnya. Ini kalau nggak ada evaluasi dan perbaikan data, bisa geger,” tandasnya.

Dua Jalur
Kepala SMAN 3 Sragen Sukarno yang dikonfirmasi inspirasiline.com, Senin (26/10/2020) menyampaikan, untuk siswa penerima PIP jalurnya memang ada dua.

Yang pertama, diproses melalui Data Pokok Kependidikan (Dapodik) sekolah yang sudah diverifikasi sejak awal masuk sekolah dan yang kedua melalui pengajuan aspirasi dari DPR.

“Untuk penerima dari Dapodik, pendataannya sudah sejak awal penerimaan peserta didik baru (PPDB) siswa masuk ke sekolah,” katanya.

Di SMAN 3, semua siswa tidak mampu adalah pemegang KIP, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), dan program jaminan perlindungan sosial pemerintah lainnya, sudah didata oleh wali kelas masing-masing dan dimasukkan Dapodik.

“Sejak awal kita umumkan ke wali kelas, yang punya kartu-kartu itu didata dan kita usulkan, lolos-tidaknya di Dapodik sudah ada ketentuan-ketentuannya. Kalau memenuhi syarat akan muncul SK Dapodik. Semua data itu juga kita verifikasi betul. Kita survei, kondisinya layak apa tidak. Nah, ada juga penerima PIP yang pengajuan DPR. Ini yang kami tidak tahu mekanisme pendataan dan pengusulannya. Kemarin kami hanya dapat kiriman, kalau ada 64 anak di SMA kami yang dapat PIP,” beber Sukarno.

Tanpa Koordinasi
Menurutnya, pengusulan data calon penerima PIP dari jalur aspirasi itu juga tidak pernah berkoordinasi dengan sekolah. Bahkan, meski sudah ada simbolis pencairan, sampai saat ini, para siswa penerima PIP dari aspirasi juga belum bisa mencairkan bantuannya.

“Kemarin kami hanya dikirimi surat, ada 64 anak yang dapat PIP. Setelah dikroscek oleh guru kami ke BNI, dicek nama-nama anak belum muncul, sehingga sampai sekarang juga belum bisa mencairkan. SK-nya nomor berapa dan tahapan ke berapa, juga belum dapat informasi lagi,” imbuhnya.

Mantan Kepala SMAN 1 Plupuh ini justru berterimakasih atas masukan tersebut. Pihaknya akan segera melakukan kroscek, baik terhadap data yang diduga salah sasaran maupun siswa tidak mampu yang dilaporkan tidak dapat bantuan.

“Karena saya menjabat, juga relatif baru, sehingga masukan ini akan kami kroscek dulu dan kami lacak untuk dikaji lagi. Kalau betul-betul tidak mampu, nanti tetap akan kami fasilitasi dengan program-program atau dana sosial yang ada di sekolah. Prinsipnya, anak tidak boleh terkendala persoalan pembelajaran,” tandas Sukarno.***