Selama Pandemi, Setara Jateng Merasa Didiskriminasi Pemerintah

ENTERTAINMENT

Penulis: Sugimin
SRAGEN | inspirasiline.com

KALANGAN pekerja seni yang tergabung dalam Seniman Nusantara Jawa Tengah (Setara Jateng) membacakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka merasa diperlakukan tidak adil atau diskriminatif oleh pemerintah, dengan kebijakan yang dianggap merugikan pekerja seni selama terjadi pandemi Covid-19.

Setara Jateng dideklarasikan di Warung Apung Tiga Putri di tepi Waduk Kedung Ombo (WKO), tepatnya di Dukuh Ngasinan, Desa Ngargotirto, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jumat (26/2/2021).

Ketua Setara Jateng Dwi Sunarto mengatakan, setelah dideklarasikan, Setara Jateng langsung menggelar rapat koordinasi (rakor). Rakor diikuti perwakilan pengurus Setara dari 35 kabupaten/kota di Jateng.

Di sela-sela rapat, Dwi Sunarto membacakan surat terbuka kepada Presiden Jokowi terkait kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan kalangan pekerja seni.

Dalam surat terbuka itu disebutkan, Setara Jateng menganggap pandemi Covid-19 telah menghancurkan kehidupan para seniman, karena mereka dilarang bekerja dan berkarya. Dalam setahun terakhir, para pekerja seni mengalami penurunan pendapatan yang drastis akibat kebijakan larangan menggelar kegiatan pentas seni maupun hajatan.

Para pekerja seni ini pun mendesak supaya kebijakan larangan menggelar pentas seni dan hajatan bisa dicabut, sehingga mereka bisa kembali bekerja.

“Sekarang, kami merasa diperlakukan tidak adil. Pentas seni dan hajatan dilarang, tapi pasar, pusat perbelanjaan, bahkan pabrik dengan ribuan karyawan tetap buka. Kami juga ingin nasib pekerja seni diperhatikan oleh pemerintah. Kami bersedia menjadi bagian dari tim penanggulangan Covid-19, supaya kebijakan yang dibuat pemerintah tidak merugikan para seniman,” papar Dwi Sunarto kepada inspirasiline.com.

Dwi Sunarto menilai, penularan virus Corona sebetulnya mudah diantisipasi dalam kegiatan hajatan. Pasalnya, sudah ada kepanitiaan hajatan yang bisa mengawasi secara ekstra terkait protokol kesehatan (prokes). Jumlah tamu juga bisa dibatasi sesuai dengan kapasitas ruangan.

baca juga:  Di Pelataran Punden Tingkir, Pemdes Krikilan Siap Gelar Pasar Budaya

“Yang sulit dikendalikan itu justru pasar, pusat perbelanjaan, dan pabrik. Namanya pabrik itu pasti jadi tempat berkumpul karyawan. Kerumunan sudah pasti ada di pabrik itu,” ucap Dwi Sunarto.

Dwi Sunarto berharap, pemerintah mengambil kebijakan yang tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan pekerja seni.

“Kami berkumpul di sini dengan jumlah terbatas sesuai dengan protokol kesehatan. Kami ingin berembuk terkait apa yang perlu dilakukan untuk memperjuangkan nasib pekerja seni. Mungkin lewat audiensi atau lobi-lobi,” ujarnya.***

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *