Grobogan-Inspirasiline.com. Insiden keracunan massal usai menyantap MBG yang terjadi di Ponpes Miftahul Huda Desa Ngroto Gubug Grobogan pada Jumat (9/1/2026) lalu mengundang perhatian Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai.
Pigai yang didampingi Kakanwil Kemen Ham Jateng Mustafa Beleng datang ke Grobogan meninjau langsung para korban keracunan yang masih dirawat di RSUD dr.R Soedjati Purwodadi Grobogan, Selasa (13/1/2026).
Jumlah korban yang dirawat di rumah sakit tersebut dengan gejala mual, muntah dan pusing kepala baik tingkat sedang hingga berat. Sedangkan korban yang lain telah ditanganii di faskes terdekat.
Dengan didampingi Bupati Setyo Hadi, Wakil Bupati Sugeng Prasetyo selaku Ketua Satgas Pelaksanaan Program MBG Kab. Grobogan, Kapolres Grobogan AKBP Ike Yulianto, Kasdim Mayor Ichwani, Ketua DPRD Hj Lusia Indah Artani, MenHAM Pigai melihat ke ruangan perawatan RSUD dimana para korban keracunan tersebut dirawat.
Dari total korban yang dirawat itu, tinggal 13 orang dan diperkirakan 2 hari kedepan semuanya sudah diperbolehkan pulang.
” Terima kasih untuk respon cepat dari Pemkab Grobogan termasuk RSUD beserta tenaga medis dan paramedisnya, semua sudah bisa ditangani dengan cepat” ucap Pigai.
Menteri Pigai meminta agar program MBG yang menjadi program prioritas pemerintahann Prabowo tetap mendapatkan pengawasan seksama agar tidak terjadi peristiwa serupa terulang kembali.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya ratusan santri di Ponpes Miftahul Huda Desa Ngroto Gubug Grobogan usai menyantap makanan program MBG pada Jumat 9 Januari 2026 saat malam harinya mengalami keracunan yang diduga dari makanan program MBG. Sedangkan makanan tersebut datang dari dapur SPPG Kuwaron Gubug.
Jumlah korban terbanyak terjadi di lingkungan Yayasan Miftahul Huda Ngroto. Di SMP Miftahul Huda, tercatat 116 siswa putra dan 92 siswa putri mengalami gejala sakit. Sementara di SMK Miftahul Huda, sebanyak 35 siswi dan 17 siswa juga dilaporkan terdampak.
Usai meninjau para korban di RSUD Purwodadi Grobogan tersebut, Pigai mengikuti Rapat koordinasi program MBG Kab. Grobogan 2026 di pendopo Kabupaten setempat yang diikuti oleh Forkompinda,107 Kepala SPPG, para Camat, para Kepala OPD, anggota Satgas MBG, Kepala Regional SPPI Jateng, para Staf Ahli dan Kabag.
Dalam sambutannya Bupati Grobogan Setyo Hadi mengungkapkan rakor ini sudah yang keempat kali dilaksanakan.
Disebutkan tiada gading yang tak retak, muncul persoalan yang tidak diharapkan seperti keracunan makanan.
Bupati menyebut program MBG ini harus nol masalah, semua pihak terkait harus mengawasi secara bersama. Terhadap semua SPPG diminta untuk memastikan pemenuhan standard, SOP memasak, hingga penyajian makanan ke sasaran, SPPG harus memenuhi SLHS (Sertifikat Layak Higiene Sanitasi). Kemudian kepada Perwakilan BGN agar bisa memberikan tindakan tegas bagi SPPG yang tak mrmenuhi syarat.
Terkait korban keracunan yang dirawat, Bupati menegaskan apresiasi bagi tanggap darurat yang telah dilakukan serta semua biaya perawatan ditanggung Pemkab Grobogan.
“Semua biaya perawatan korban keracunan ditanggung Pemkab Grobogan” tegasnya.
Sementara itu Ketua Satgas MBG Grob Sugeng Prasetyo menegaskan terima kasihnya kepada semua dapur SPPG yang telah berkontribusi mensukseskan program bapak Presiden Prabowo.
Sugeng menyampaikan sampai saat ini sudah 2 kali kejadian keracunan MBG yakni di Getasrejo Grobogan dan di Ngroto Gubug.
Ia menyebut SPPG Kuwaron belum sesuai dengan SOP yang berlaku. Untuk itu Sugeng meminta adanya penambahan satu syarat yakni tingkat kesehatan kehigenisan makanan.
” Dengan kejadian ini kami berharap jangan sampai kasus ini terulang lagi, sebulan sekali kita adakan rakor untuk mengetahui permasalahan dan solusinya” ucap Sugeng.
Di Grobogan saat ini ada 107 dapur SPPG yang aktif dari 128 SPPG, sisanya masih dalam verifikasi. Sedangkan kuota SPPG di Grobogan sebanyak 150 buah. Sasaran penerima manfaat saat ini telah mencapai 301.670 penerima.
Sedangkan Menteri HAM Natalius Pigai dalam pengarahannya menegaskan program MBG merupakan program mulia yang terlahir dari Presiden Prabowo yang ditujukan agar masyarakat Indonesia menjadi manusia yang pintar sehat dan kenyang.
Pigai menyebut alokasi 150 T dari APBN untuk pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat. Penerima manfaat MBG di Indonesia mencapai 56 juta anak.
Pengawasan hak atas pangan sandang dan papan rakyat merupakan tugas kemenHam. Setiap pemenuhan hak atas sandang pangan dan papan harus dilakukan.
Pigai mendukung Pemda yang responsif dalam permasalahan yang terjadi di Grobogan.
“Kasus Ngroto bisa dijadikan bahan pelajaran bagi semua pihak untuk dapat meningkatkan kwalitas pelayanannya. Kepada dapur SPPG saya minta untuk meningkatkan profesionalismenya. Jangan ragu2 untuk belajar kepada yang lebih pintar” ucapnya.
Selanjutnya, Pigai meminta agar semua sppg yang ada menerapkan sop yang baik, dan mengikuti sop tersebut. “Saya sebagai Menteri yang mengawasi program MBG, tidak ingin adanya kesalahan dapur sppg yang menyebabkan turunnya kredibilitas Pemerintah. Untuk itu SPPG harus dikelola secara profesional ” tegasnya.
Usai pemberian pengarahan Menteri tersebut, acara dilanjutkan dengan rapat koordinasi evaluasi program MBG di Grobogan Tahun 2026 yang dipandu Sekda Anang Armunanto. (jk)
