Santunan Kematian Cair Ribuan KPM Berbondong-Bondong

NEWS

SUKOHARJO (inspirasiline.com) – Penyerahan bantuan sosial berupa santuan kematian tahap ke II secara simbolis diserahkan oleh Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo di Gedung Graha PGRI Sukoharjo pada Rabu (18/11/2026).

Kepala Dinas Sosial dr. Yunia Wahdiyati dalam laoprannya menyampaikan bahwa penerima santunan kematian atau penerima manfaat ini adalah penduduk miskin kurang mampu dan memenuhi syarat ketentuan dalam SK Bupati.

Plt Eko Sapto Purnomo saat memberikan sambutan

Pemberian santuan kematian ini bertujuan untuk meringankan beban bagi keluarga/ahli waris penduduk kurang mampu di kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia pada 11 Juni 2025 – Juni 2026 santunan tersebut disalurkan kepada 2 974 ahli waris dengan total anggaran Rp. 8 922 000 000 yang masing-masing menerima Rp. 3 juta tanpa potongan. Dalam pendistribusiannya mengandeng Bank Jateng untuk mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada penerima manfaat.  Bagi yang tidak bisa hadir dalam penyaluran saat ini akan dijadwalkan ulang berkoordinasi dengan Bank Jateng.

dr. Yunia juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2025 kami menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negri Sukoharjo untuk melakukan pendampingan hukum  dalam pemberian santunan kematian ini, hal ini dikmaksudkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan santunan kematian ini serta untuk meminimalisir penyimpangan dalam kegiatan ini.

dr. Yunia Wahdiyati kepala Dinas Sosial

Sementara itu Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo dalam sambutaannya mengatakan bahwa bantuan sosial santuanan kematian ini diberikan kepada ahli wari keluarga penerima manfaat (KPM) dan itu merupakan hak penuh yang diterimakan kepada warga ahli waris sebesar Rp. 3 juta tidak boleh ada potongan dalam bentuk apapun.

Sapto menambahkan Pemkab Sukoharjo juga menggandeng Kajari Sukoharjo untuk memberikan pendampingan hukum penuh guna memastikan tata kelola pemberian bantuan ini berjalan bersih,transparan, akuntabel, dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan.

Penerima manfaat foto bersama Plt Bupati

Eko Sapto juga menyampaikan pentingnya agen Penlinsos yang melibatkan berbagai elemen lintas sectoral mulai dari ASN, perangkat desa, TNI, Polri diharapkan mampu menjadi akses yang mudah bagi masyarakat dalam proses graduasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar lebih akurat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media masa  untuk ikiut mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam mekanisme dan antisipasi kerawanan atau resiko yang terjadi, tegasnya.  (prie)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *