Pilkada Sragen 2020, Bawaslu Selidiki Dugaan Tiga Pelanggaran KPU

NEWS

Penulis: Sugimin
SRAGEN | inspirasiline.com

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen bisa dijerat tiga tindakan pelanggaran etik hingga pidana, sebagai konsekuensi atas kasus ratusan pasien dan tenaga medis di beberapa rumah sakit Sragen yang gagal nyoblos pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 9 Desember 2020 lalu.

Padahal, sebagian besar pasien dan tenaga medis sudah siap mencoblos, namun kala itu tak ada satu pun petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terdekat yang mau datang ke rumah sakit.

Penegasan itu disampaikan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen Edy Suprapto kepada wartawan, saat Rapat Koordinasi (Rakor) di Ragil Resto, Sragen, Jumat (18/12/2020).

Edy Suprapto, yang mantan Komisioner KPU itu mengatakan, kasus kegagalan nyoblos pasien di rumah sakit itu sangat berpotensi menjadi pelanggaran.

“Ada beberapa pihak yang mengatakan tidak seluruh pasien di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen tidak diberikan pelayanan secara menyeluruh. Tentu saja itu ada potensi pelanggaran PKPU No.6/2020, PKPU No.18/2020, dan UU No.10/2016  bahwa semua pemilih harus dijamin hak suaranya untuk memilih,” ungkapnya.

Dugaan Pelanggaran
Edy Suprapto mengatakan, hal tersebut masih menjadi dugaan pelanggaran mengenai pelayanan pemungutan suara di rumah sakit.

Menurutnya, untuk pasien di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen seharusnya diampu oleh enam tempat pemungutan suara (TPS) terdekat rumah sakit, yakni TPS 2-7, namun tidak seluruh petugas datang ke RS.

Edy menyebutkan, hanya ada dua petugas KPPS dari TPS 3 dan TPS 6 yang mendatangi pasien. Sementara TPS 2, 5, 6, dan TPS 7 tidak datang.

“TPS 2, 5, 6, dan 7 karena sesuatu hal mereka tidak datang ke RS. Ini yang kemudian menjadi potensi pelanggaran itu kami identifikasi sekarang, kami inventarisasi, dan kami pleno memang ada potensi dugaan pelanggaran,” jelasnya.

Dari kasus itu, Edy menyampaikan, ada tiga potensi pelanggaran, yakni potensi dugaan pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran etik. Saat ini, temuan-temuan itu sedang didalami oleh Bawaslu.

“Bahkan sudah diregistrasi di Bawaslu Sragen dan telah dibahas di Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Apabila ada unsur kesengajaan, yang bersangkutan bisa terkena pidana cukup berat, yakni 1-2 tahun kurungan, karena menghilangkan hak pilih orang lain,” tegas Edy.

Sementara ihwal alasan dari KPPS bahwa waktu sudah selesai atau masih melayani pemilih di TPS, menurut Edy, mereka boleh mengajukan argumentasi apa pun.

Namun Edy menggarisbawahi, Bawaslu Sragen sudah melakukan penelusuran inventarisasi bahwa hal tersebut merupakan dugaan pelanggaran. Oleh sebab itu, saat ini proses klarifikasi di Bawaslu dilakukan dengan mengundang pihak terkait, yakni semua KPPS yang terlibat, saksi, pengawas TPS, dan KPU.

“Proses klarifikasi tentu harus kita tempuh. Kami tidak bisa menyampaikan justifikasi atas dasar asumsi. Semua dugaan tersebut baru dapat kami simpulkan jika sudah kita melakukan klarifikasi yang saat ini sedang berjalan,” bebernya.

Edy menyebutkan, terkait jumlah pemilih yang tidak tersalurkan hak suaranya belum bisa disampaikan, karena masih dalam proses identifikasi.

RSUD dr Soeratno Gemolong dan RS swasta sudah dilayani sesuai regulasi, namun yang paling menonjol adalah RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen.

“Pemilih di RS yang memiliki form A4 dan A5 itu bisa dilayani pukul 12.00 sampai selesai, tidak terbatas sampai pukul 13.00. Semestinya hak-hak itu yang diberikan KPPS yang mengampu di RS,” tuturnya.

Ratusan
Sebelumnya, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengungkap ada ratusan pasien dan tenaga medis sejumlah rumah sakit di Sragen kehilangan hak pilihnya pada Pilkada Sragen, Rabu (9/12/2020).

Setidaknya di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen dan RSUD dr Soeratno Gemolong, ada lebih dari 150-an pasien harus kehilangan haknya, karena tak bisa mencoblos.

Bupati Yuni Sukowati menyebut, meski tenaga medis sudah bersiap, hingga habis waktu tidak ada petugas KPPS yang datang ke dua rumah sakit tersebut.

“Kami minta teman-teman KPU untuk lebih bersiap ya, seperti tadi di rumah sakit, petugas KPPS tidak ada yang datang. Di RSUD dr Soehadi tidak ada, di RSUD dr Soeratno juga tidak ada,” ujar Yuni ketika ditemui di Ndayu Park, Sragen, Rabu (9/12/2020).

Berdasarkan laporan yang diterima, Yuni menyebut ada lebih dari 100-an pasien di RSUD Sragen yang sudah siap mencoblos. Kemudian dokter dan tenaga medis juga sudah menunggu.

Bahkan seluruh tenaga medis sudah menyatakan kesiapannya untuk menerima petugas pemungut suara. Namun ternyata petugas KPPS yang ditunggu tak nongol juga.

Karena tidak ada petugas KPPS yang datang, lanjut Yuni, para pasien terpaksa kehilangan hak pilih.

“Dokter perawat sudah siap, tapi petugas nggak ada yang datang. Ini berarti kan ada beberapa (pasien) yang mau menggunakan hak pilihnya tidak bisa, karena ketakutan dari petugas,” sambungnya.

Yuni mengatakan, jumlah pasien yang kehilangan hak pilih berjumlah lebih dari 100 orang. Dia menduga, kejadian yang sama juga terjadi di 10 rumah sakit lain di Sragen.

“Padahal di RSUD dr Soehadi saja per hari ini ada 100 pasien. Belum di RSUD dr Soeratno Gemolong, saya belum dapat laporan jumlahnya. Yang tadi sudah laporan sama saya dari RS negeri, yang lain belum saya cek. Tapi yang jelas, kalau dari sampling dua RS besar di Sragen saja petugas tidak berani, mungkin di tempat lain juga,” bebernya.

Orang momor satu di Bumi Sukowati ini berharap, pihak penyelenggara Pilkada mencarikan solusi bagi para pasien agar tetap bisa menyalurkan hak pilih. Hal tersebut sebenarnya sudah dilakukan KPU bagi para pasien isolasi mandiri di Technopark Sragen.

“Mungkin seharusnya dicarikan solusi seperti yang dilakukan di Technopark. Kemarin sudah disimulasi, alhamdulillah bisa. Tapi kenapa yang di rumah sakit tidak bisa,” keluh Bupati Yuni Sukowati, saat itu.***

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *