Kisruh seleksi perdes di Wilayah Kabupaten Sragen, LPPM diimbau tidak ikut  bermain dengan oknum yang tidak bertanggung jawab

Sragen-Inspirasiline.com. Dalam Ujian Calon Perangkat Desa (Perdes) di Wilayah Kabupaten Sragen, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) perguruan tinggi diimbau tidak perlu ikut bermain dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. LPPM di minta menyampaikan hasil ujian apa adanya dan rasional.

Imbauan itu disampaikan Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Sragen Dwi Agus Prasetyo saat dihubungi Inspirasiline.com melalui phoneselnya Senin (20/12/2021). Agus sapaan akrab Kabag Pemerintahan Setda Sragen itu  menyampaikan seleksi calon perdes di Kecamatan Gesi dan Kecamatan Kedawung dilaksanakan  menjalin kerja sama dengan  perguruan tinggi swasta.

Agus  menyebut di  Gesi bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kudus sedangkan  seleksi di Kecamatan Kedawung menggandeng Universitas Muhammadiyah Kudus dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

“Pada Kamis (16/12/2021) lalu, ada lima desa di Kedawung yang ujian calon perdes di UMS. Saya menunggui pelaksanaan ujian itu. Nilai hasil ujian di UMS itu diumumkan pada Jumat (17/12/2021) dan hingga sekarang setelah tiga hari kondusif dan tidak ada aduan apa pun,” Ungkapnya

“Saya melihat hasil ujian yang disampaikan kepada panitia desa dengan hasil yang disampaikan kepada peserta ujian pun sama. Kami sampaikan supaya dalam ujian tetap menjaga integritas. Jangan sampai ikut bermain dengan oknum-oknum tertentu

Agus menerangkan sebenarnya setelah ujian itu peserta sudah mengetahui nilainya masing-masing. Hasil nilai yang diumumkan itu pun, katanya, sama dengan nilai hasil akhir yang dilihat peserta. Agus menerangkan kasus di Gabus itu sebenarnya tidak masalah dalam proses tahapannya.

“Yang menjadi pokok permasalahan itu semua peserta tidak percaya dengan nilai yang dikeluarkan UMS. Mereka meminta hasil nilai itu dibatalkan dan diuji ulang. Pembatalan itu hanya bisa dilakukan lewat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri ( PTUN) karena yang bisa membatalkan itu PTUN,”Ungkap Agus menjelaskan

Dalam kasus Gabus, Agus menyatakan,  tidak mau melihat proses di dalamnya karena informasi yang diterimanya sudah dibawa ke aparat penegak hukum. Agus menyebut di Gabus terdapat empat formasi yang dibutuhkan yakni dua bayan, satu kaur keuangan dan satu kaur perencanaan. Agus menyampaikan kebetulan yang lolos dalam tes itu tiga orang lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA ) dan satu orang lulusan D3.

Terpisah,  Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati juga mengaku  menerima aduan dari Gabus dan Padas. Ketika ada aduan lewat Whatsapp (WA),  Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati  selalu meminta untuk ditindaklanjuti dengan mengeceknya.

Aduan-aduan yang masuk itu menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen. Pada periode ke depan, lembaga yang bekerja sama dengan Pemkab Sragen harus betul-betul berkredibilitas.

“Kami sekarang mengawasi dan memastikan tahapan seleksi perdes itu sesuai prosedur. Saya ada aduan di desa yang ini bisa dikondisikan. Nah, kami melakukan investigasi atas aduan itu. Ya, semoga saja semua orang dan semua pihak bisa menjaga integritas. Seperti di Gabus, kebetulan yang lolos lulusan SMA dan yang sarjana tidak lolos itu disebabkan banyak faktor. Hal itu menjadi bahan evaluasi kami juga. Jadi jangan ber–suuzon dulu!” Ungkap orang nomor 1 di Jajaran Pemkab Sragen itu meminta. ( Sugimin/17 )