Buruh Di PHK Sepihak Wadul DPRD

NEWS

Sukoharjo

Sejumlah pekerja yang tergabung dalam Paguyuban Buruh Sukoharjo Menuntut Keadilan (PBSMK) mengadu ke DPRD kemarin Senin (27/12/2021)   lantaran terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh perusahaan. Kedatangan di gedung dewan itu  ingin mencari solusi setelah diberhentikan dari perusahaan pada 15 Juli 2021 yang lalu. Dihadapan Komisi IV dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) satu per satu pekerja menyampaikan unek-unek dan persoalan ihwal PHK sepihak yang dilakukan perusahaan. Seorang perwakilan eks karyawan PT Sari Persada Mandiri, Dwi Purwanti, mengatakan awalnya pengurus serikat pekerja perusahaan meminta perbaikan sistem kerja sesuai kesehatan keselamatan kerja (K3) pada 14 Juli 2021.

“ Awal mula terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang melanda di setiap daerah. Keesokan harinya, saya dipanggil manajemen perusahaan dan disodori surat PHK serta uang pesangon Rp 17.878.050. Manajemen perusahaan mengambil kebijakan PHK dengan dalih efisiensi operasional. Saya menolak karena tak pernah melakukan pelanggaran selama bekerja di perusahaan,” kata Dwi Purwanti.

Menurutnya, ada delapan buruh yang kena PHK sepihak oleh manajemen perusahaan di Sukoharjo. Rata-rata mereka bekerja di perusahaan produsen plastik itu selama lebih dari 10 tahun. Bahkan, ada buruh yang masa kerjanya sudah 22 tahun.

Foto buruh saat hearing dengan DPRD

Dua dari delapan karyawan yang diberhentikan oleh manajemen perusahaan telah menerima uang pesangon.

“Sekarang tinggal enam orang yang menuntut manajemen perusahaan memenuhi hak-hak pekerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Uang pesangon yang ditawarkan perusahaan tak sesuai dengan perundang-undangan,” katanya.

Lantaran tak ada kejelasan, mereka melaporkan kasus PHK buruh tersebut ke Disperinaker Sukoharjo. Pemerintah telah melakukan empat kali pertemuan mediasi untuk merampungkan permasalahan itu. Namun, belum ada titik temu antara eks karyawan dan manajemen perusahaan.

Para buruh tesebut diterima oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Sukoharjo, Sukardi Budi Martono, menyatakan bakal mengundang pemilik perusahaan untuk merampungkan permasalahan itu pada awal 2022.

“Kami berharap ada kesepakatan antara eks karyawan dengan manajemen perusahaan agar nasib mereka tak lagi terkatung-katung,” ujar politisisi dari PDIP itu. (Prie)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *