Usulan Perda Miras Ditolak Kemenkumham, DPC PPP Rembang Kecewa.

NEWS

Rembang-Inspirasiline.com. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten mengaku kecewa lantaran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyakit Masyarakat (Pekat) khususnya aturan mengenai miras tidak ditindaklanjuti atau ditolak pihak Kemenkumham.

Ketua DPC PPP Kabupaten Rembang, Zaimul Umam (Gus Umam) mengatakan, sebagai pihak yang menginisiasi raperda itu, pihaknya mengaku tak puas dengan keputusan tersebut. Mengingat, hal itu merupakan bagian dari komitmen PPP untuk mengatur peredaran dan penggunaan miras.

“Kabupaten Rembang kan banyak santri. Oleh karenanya Perda tersebut tentu menjadi komitmen kami. Mengingat dampak dari miras juga tak baik,” ujarnya.

Namun demikian, pihak Kemenkumham mengaku keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Mengingat, apa yang diusulkan dalam Perda Miras ini telah diatur dalam Perda Kabupaten Rembang No 2 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.

Oleh sebab itu, pihaknya mengusulkan untuk memasukkan muatan materi tersebut ke dalam Perda Ketertiban Umum.

Meski kecewa, adik KH Bahaudin Nur Salim (Gus Baha’) itu mengaku menghormati keputusan Kemenkumham itu.

“Meski demikian dalam bernegara yang bijak kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan dari atas. Dan kami akan terus mengupayakan Perda ini hingga terwujud sesuai kehendak masyarakat,” tegas Gus Umam.

Lebih lanjut dia mengutarakan, menanggapi hasil konsultasi Kemenkumham itu pihaknya selaku Pimpinan PPP Rembang sekaligus inisiator Perda Miras tersebut memberikan beberapa catatan, antara lain, Sebagai pihak inisiatif tentu PPP tidak puas dengan ditolaknya usulan ini, mengingat Kabupaten kami banyak terdiri dari kaum santri, yang melaksanakan syariat secara kahfi.

Meski demikian, dalam bernegara yang bijak kami akan mengikuti apa yang menjadi arahan dari atas. Dan kami akan terus mengupayakan Perda ini hingga terwujud sesuai kehendak masyatakat.

baca juga:  Bupati Etik Suryani Soft Launching MPP, Ada 32 Layanan Di Dalamnya

Kemudian, Sehubungan dengan imbauan Kemenkumham untuk melakukan penggabungan muatan materi ke Perda yang sudah ada, mengingat tuntutan penyederhanaan hukum termasuk Perda alangkah baiknya baik eksekutif maupun legislatif untuk segera menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu, imbuh Gus Umam, Dalam upaya memasukan materi Miras ke dalam Perda Ketertiban Umum seyogyanya mampu memperkuat upaya penindakan pelanggaran miras dan memiliki efek jera yang kuat bagi para pelanggar.

Delanjutnya, Upaya untuk melakukan penguatan Perda Keertiban Umum dengan Miras diharapkan mampu melahirkan budaya baru, baik kesadaran maupun perilaku sosial masyarakat yang harmonis/selaras dengan jiwa-jiwa keagamaan masyarakat.

Yang terahir, Perda baru nanti diharapkan bisa menjadi pedoman yang mudah, clear dan clean dalam pelaksananaan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya para penegak hukum di daerah.

Sebelumnya, Pemkab Rembang bersama DPRD telah menggelar rapat paripurna yang membahas tentang raperda Non-APBD. Ada lima regulasi yang tengah dogodok. Namun, tak ada raperda tentang miras. Akhirnya, sejumlah elemen masyarakatpun meminta diterbitkan aturan ini. (Yon Daryono).

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *