Kabupaten Rembang Memiliki Lahan Pertambang Seluas 1.337 Hektare

NEWS

Rembang-Inspirasiline.com. Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan menegaskan, pintu masuk dari perijinan aktivitas pertambangnp adalah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kabupaten/kota setempat.

Sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya, pelaku tambang yang mengajukan izin pertambangan harus menunjukan lokasi tambang yang titik koordinatnya sesuai peruntukannya sebagaimana Perda RTRW.

Di Kabupaten Rembang, berdasarkan Perda No 2 2023, ada enam Kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan mineral. Kawasan tersebut adalah Gunem, Sale, Sluke, Sarang, Sedan dan Kragan.

Total luas wilayah untuk pertambangan di Kabupaten Rembang adalah 1.337 hektare.

Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan, Teguh Yudi Pristiyanto menyatakan, setelah pelaku tambang lolos Perda RTRW selanjutnya mereka harus mengurus perizinan IUP dan IUP eksplorasi, serta IUP operasi produksi.

“Proses permohonan IUP melalui website Dinas ESDM. Ada beberapa persyaratan pengurusan IUP, salah satunya adalah kesesuaian tata ruang, termasuk juga administrasi perusahaan. Kalau sudah dapat IUP, dalam 10 hari kerja harus langsung mengajukan IUP ekplorasi. Lebih dari itu maka kawasan yang diajukan akan kembali jadi wilayah terbuka,” jelas Teguh.

Teguh menjelaskan, tahapan lainnya adalah pemohon mengajukan izin operasi produksi dengan melengkapi sejumlah syarat.

Syarat tersebut meliputi administrasi, finansial, teknis dan lingkungan.

“Administrasi menyangkut data perusahaan, finansial meliputi laporan keuangan, teknis urusannya dengan ESDM, aspek lingkungan di DLH Jateng. Lalu dokumen lingkungan menyesuaikan, bisa UKP-UPL bisa juga Amdal,” paparnya.

Ia menambahkan, salah satu persyaratan lainnya adalah penambang harus menjaminkan uang jaminan reklamasi.

Uang jaminan tersebut ditempatkan di bank pemerintah dan dicairkan saat perusahaan tambang sudah melakukan reklamasi paska-tambang.

“Gambaran umumnya, jaminan reklamasi ini untuk komoditas yang mudah adalah berkisar Rp 50 juta sampai Rp 70 juta per hektare,” ujarnya.

baca juga:  Sebagian Teras Pasar Kreatif Lasem Ambruk

Uang jaminan tersebut ditempatkan di bank pemerintah dan dicairkan saat perusahaan tambang sudah melakukan reklamasi paska-tambang.

“Gambaran umumnya, jaminan reklamasi ini untuk komoditas yang mudah adalah berkisar Rp 50 juta sampai Rp 70 juta per hektare,” ujarnya.

Di luar biaya itu, perusahaan pengaju izin pertambangan juga harus melengkapi sejumlah biaya lainnya, meliputi jaminan kesungguhan ekplorasi, dan pencadangan wilayah.

Nilainya bergantung komoditas maupun luas yang dimohonkan.

Terkait dengan keberadaan aktivitas tambang ilegal alias tak berizin, Cabang Dinas ESDM Kendeng Selatan menyatakan, semestinya itu menjadi kewenangan dari Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebab, pada dasarnya Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan hanya mengawasi aktivitas tambang legal alias berizin. (yon)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *