Inspirasiline.com. Polemik Bandara Indonesia Morowali Industri Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, bukan sekadar soal bangunan fisik atau fasilitas transportasi. Ia adalah alarm keras yang mengingatkan kita bahwa di beberapa titik, percepatan industri mulai bergerak lebih cepat daripada keberanian negara menegakkan kewenangannya. Ketika infrastruktur strategis muncul tanpa komunikasi publik yang memadai. Pertanyaan yang harus diajukan bukan lagi “apa yang dibangun” tetapi -“siapa yang sebenarnya memegang kendali”
Bandara IMIP telah menjadi simbol ambisi besar hilirisasi nasional. Namun, ambisi ini tidak boleh menumbuhkan ruang abu-abu yang membuat publik bertanya: apakah negara masih menjadi wasit. Atau justru penonton yang hanya mencatat skor perkembangan industri?
Bandara yang berdiri di dalam kawasan industri-apa pun alasan dan tujuan pembangunannya—menuntut pengawasan yang jauh lebih ketat. Kedaulatan ruang udara bukan ruang kompromi. Perizinan penerbangan bukan formalitas administratif. Dan keselamatan publik tidak boleh dibiarkan berjalan beriringan dengan kepentingan korporasi yang mengedepankan efisiensi di atas transparansi.
Jika pembangunan bandara bisa dimulai tanpa kejelasan informasi kepada publik, itu bukan sekadar kelalaian; itu preseden yang berbahaya. Hari ini bandara, besok bisa apa lagi? Apakah kita akan membiarkan standar tata kelola publik ditentukan oleh kecepatan pertumbuhan industri? Jika demikian, maka negara sedang membuka pintu bagi korporasi untuk mendefinisikan batas kewenangan pemerintah itu sendiri.
Morowali adalah medan uji. Bukan hanya bagi industri, tetapi juga bagi negara. Apakah pemerintah berani memastikan setiap tahap pembangunan tunduk pada hukum. Atau kita akan terus melihat negara hadir hanya setelah publik ribut. Bukan sejak awal sebagai pemegang kendali?
Keberadaan IMIP penting bagi ekonomi nasional. Tetapi tidak ada korporasi-sebesar apa pun kontribusinya-yang boleh mengambil langkah yang membuat negara tampak gamang. Jika pembangunan bandara ini dibiarkan berjalan tanpa transparansi penuh, maka kita sedang menormalisasi praktik pembangunan yang mendahului aturan. Itu bukan percepatan; itu pembiaran.
Catatan ini menegaskan satu hal yang tak boleh dinegosiasikan:
Negara harus kembali mengambil mandat penuh dalam setiap pembangunan infrastruktur strategis.
Jika tidak, kita sedang menulis bab baru dalam sejarah Indonesia. Sebuah bab di mana industri diam-diam meminjam, lalu menguasai, peran yang seharusnya milik negara. (Sudadi (Veteran Perdamaian Garuda VIII UNEF/Mesir Timteng 1978)
