Grobogan-Inspirasiline.com. Pemkab Grobogan mengukir sejarah baru dibidang pendidikan, dimana Bupati Grobogan Setyo Hadi melantik 16 Guru dengan status P3K menjadi Kepala Sekolah yang berlangsung di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan pada Rabu (10/6/2026).
Hal ini merupakan yang pertama kalinya Pemkab Grobogan dalam memberikan kesempatan kepada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menduduki jabatan kepala sekolah.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari rotasi dan promosi besar-besaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang menyangkut 183 pejabat. Dari jumlah itu, sebanyak 165 guru mendapat promosi menjadi kepala sekolah.
Bupati Grobogan Setyo Hadi menegaskan, kebijakan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada guru PPPK dan PNS untuk mengisi jabatan kepala sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini merupakan bukti Pemerintah Kabupaten Grobogan memberikan kesempatan kepada guru PPPK. Mereka memiliki hak yang sama dengan PNS untuk menduduki jabatan kepala sekolah, tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Setyo Hadi.
Menurutnya, promosi jabatan dilakukan berdasarkan kualitas, profesionalitas, dan kompetensi, bukan semata-mata status kepegawaian.
Kepala sekolah yang dilantik Bupati terdiri dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 143 orang, 21 orang pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta satu guru yang dipromosikan menjadi kepala Taman Kanak-Kanak (TK).
Selain promosi, Pemkab Grobogan juga melakukan mutasi terhadap 18 kepala sekolah, terdiri dari 15 kepala sekolah SD dan tiga kepala sekolah SMP yang dipindahkan ke sekolah baru.
Setyo Hadi mengingatkan para kepala sekolah yang baru dilantik agar siap menerima penugasan dan mutasi sebagai bagian dari konsekuensi jabatan yang telah dipilih.
“Sebagai ASN, harus siap ditugaskan di mana saja. Mutasi sudah menjadi konsekuensi dan satu paket dengan tugas jabatan kepala sekolah,” ujarnya.
Bupati juga meminta para kepala sekolah yang baru dilantik segera beradaptasi di lingkungan kerja baru, membangun sinergi dengan guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan peserta didik.
Selain itu, para kepala sekolah diminta menjaga integritas serta menghindari segala bentuk pelanggaran aturan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di sekolah masing-masing. (jk/Rub)
