SEMARANG (inspirasiline.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah antisipatif untuk menekan potensi kenaikan inflasi menyusul naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mulai berlaku pada Juni 2026.
Menurut Saleh, kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan distribusi barang yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di masyarakat.
“Kenaikan harga BBM perlu diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat agar tidak memicu lonjakan harga barang dan menambah beban masyarakat,” ujar Saleh di Semarang.
Pemerintah melalui Pertamina Patra Niaga telah menetapkan tarif baru BBM non-subsidi yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter.
Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) juga mengalami kenaikan menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter.
Kenaikan Harga BBM Berpotensi Dorong Inflasi Daerah
Saleh menilai dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan oleh sektor transportasi, tetapi juga dapat memengaruhi rantai distribusi barang dan jasa yang menjadi salah satu faktor pembentuk inflasi daerah.
Menurutnya, biaya logistik yang meningkat berpotensi mendorong kenaikan harga berbagai komoditas, terutama bahan pangan dan kebutuhan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat.
“Kita harus mewaspadai efek berantai dari kenaikan BBM, terutama terhadap harga bahan pangan dan kebutuhan pokok yang sangat dirasakan masyarakat,” katanya.
Karena itu, ia meminta pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah memperkuat pemantauan harga di pasar serta memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok tetap aman.
Operasi Pasar dan Pasar Murah Perlu Disiapkan
Untuk menjaga stabilitas harga, Saleh mendorong pemerintah daerah menyiapkan berbagai langkah intervensi sejak dini, mulai dari operasi pasar, pasar murah, hingga penguatan distribusi komoditas strategis.
Ia menilai langkah-langkah tersebut penting agar gejolak harga dapat dikendalikan dan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah tekanan kenaikan biaya hidup.
“Intervensi pemerintah harus dilakukan secara cepat dan terukur sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegas Ketua DPD Golkar Jawa Tengah tersebut.
TPID Diminta Tingkatkan Koordinasi
Selain itu, Saleh meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah Jawa Tengah meningkatkan koordinasi dan memperkuat pemantauan perkembangan harga dalam beberapa bulan ke depan.
Menurutnya, sinergi antarlembaga sangat diperlukan untuk mengantisipasi potensi kenaikan inflasi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus menjadi perhatian serius karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Jangan sampai kenaikan BBM diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” pungkas Saleh. (*)
