JAKARTA (inspirasiline.com) – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Luthfi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Ia juga menyatakan mendukung penuh langkah KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Saya sudah berulang kali menyampaikan agar menciptakan clean and good government. Untuk itu berangkatnya dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan suatu contoh atau suri teladan,” kata Luthfi di sela Konferensi Nasional Kusta 2026 di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Pemprov Jateng Siapkan Pendampingan untuk Sukoharjo
Menurut Luthfi, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus diterapkan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan, mulai dari penggunaan kewenangan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
Seluruh proses pemerintahan, lanjutnya, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia mengaku prihatin atas peristiwa tersebut, namun menegaskan pelayanan publik kepada masyarakat tidak boleh terhenti.
Pelayanan Publik Tidak Boleh Terganggu
Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menurunkan tim untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo agar seluruh pelayanan pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Siapapun pemimpinnya yang kena masalah, pelayanan pemerintahan dan publik tidak boleh terganggu. Kita akan backup untuk berjalannya pemerintahan di Sukoharjo. Nanti akan kita tunjuk Plt kalau sudah ada kekuatan hukum tetap,” ujarnya.
Menurutnya, kesinambungan pelayanan publik merupakan prioritas sehingga masyarakat tetap memperoleh layanan pemerintahan tanpa hambatan meski kepala daerah sedang menghadapi proses hukum.
Pemprov Tegaskan Komitmen Dukung Pemberantasan Korupsi
Luthfi juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
Ia berharap seluruh kepala daerah dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah menjadikan peristiwa tersebut sebagai pengingat pentingnya menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan amanah pemerintahan.
Sebagai informasi, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis malam (9/7/2026). Sejumlah orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Hingga Jumat (10/7/2026), proses penanganan perkara masih berlangsung di KPK. (*)
