GROBOGAN (inspirasiline.com) Sebanyak 7 fraksi yang ada pada DPRD Kabupaten Grobogan menyoroti Raperda tentang Penyertaan modal dari Pemkab Grobogan kepada 3 BUMD. Sorotan yang berupa penilaian, saran, pertanyaan dari fraksi-fraksi tersebut tertuang dalam Pemandangan Umumnya yang disampaikan dalam rapat paripurna dewan ke 17 pada Rabu (5/8/3026).
Rapat paripurna yang langsung dipimpin Ketua DPRD Hj.Lusia Indah Artani itu dihadiri Bupati Grobogan Setyo Hadi, Sekda Anang Armunanto, para staf ahli Bupati, jajaran Forkompinda, para asisten Sekda, para Kepala OPD, para Kabag, Camat, para Dirut BUMD.
Dalam pembukaannya, Ketua DPRD Grobogan menjelaskan beberapa waktu lalu Bupati Grobogan mengajukan Rancangan Perda tentang Penyertaan modal Pemkab Grobogan kepada 3 BUMD (PDAM, Bank Purwa Artha, dan Percetakan Purwa Aksara) pada sidang ke 17 ini semua fraksi memberikan tanggapannya berupa pertanyaan maupun saran dan masukan.
Fraksi PDI Perjuangan melalui jubir nya, Rizky Bintang Fauzi meminta penjelasan terkait jumlah pelanggan yang belum teraliri Air saat ini, mohon penjelasan pengajuan izin SIPA ke BBWS saat ini yang sudah selesai berapa dan yang belum selesai berapa, mohon penjelasan rincinan pengunaan penyertaan modal untuk apa saja, Fraksi PDI Perjuangan berharap agar penyertaan modal yang diberikan Pemerintah Daerah agar benar benar bermanfaat untuk peningkatan kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
Selanjutnya Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan proses pengisian kepemimpinan di Perumdam Purwa Tirta Dharma yang saat ini belum difinitif. Demikian juga beberapa pertanyaan untuk Bank Purwa Artha dan Percetakan Purwa Aksara.
Fraksi Hanura melalui jubirnya Sofiatul Mudhakiroh meminta penjelasan Likuiditas Keuangan masing masing dari ketiga BUMD tersebut Pada Tahun 2025, mohon penjelasan penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dipergunakan untuk perpompaan dan penggantian water meter apakah sudah separah itu sistem perpompaan di Bendung Kedung Rejo sehingga perlu ganti serta berapa harga satu water meter pelanggan, selain itu juga mohon penjelasan deviden yang didapat Pemerintah Daerah atas penyertaan modal di Perseroda Bank Purwa Artha, dan mohon penjelasan deviden yang didapat Pemerintah Daerah dari Penyertaan Modal di Perumda Purwa Aksara.
Sedangkan Fraksi Karya Demokrat melalui jubir drh. Wahono Endro Purnawantojuga menyampaikan beberapa pertanyaan, Fraksi Karya Demokrat mohon penjelasan, kemampuan keuangan Daerah saat ini untuk penyertaaan modal dimaksud, Jika kemampuan keuangan Daerah terbatas, Fraksi Karya Demokrat mengusulkan harap untuk dikaji kembali / dipertimbangkan ulang penyertaan modal dimaksud.Sebagaimana Perda Nomor 4 tahun 2024, Perumdam Purwa Tirta Dharma, Perseroda Bank Purwa Artha, Perusda Purwa Aksara sudah menerima Penyertaan Modal mengapa diberi lagi penyertaan modal.
Fraksi Karya Demokrat mohon penjelasan kinerja keuangan Perumdam Purwa Tirta Dharma, Perseroda Bank Purwa Artha, Perusda Purwa Aksara Tahun 2025, disamping itu juha mohon penjelasan tugas Komisaris dalam Pengawasan dan tugas Direksi di Perseroda Bank Purwa Artha yang terus mengalami kredit macet /NPL diatas 5 % dimana tahun 2022 NPLnya :14,26 %,tahun 2023 NPlnya 14,17 %,tahun 2024 NPLnya: 15,98 %,tahun 2025 NPLnya : 15,52 % ,mengapa bisa terjadi kredit macet terus menerus yang sangat besar , langkah apa yang dilaksanakan untuk menekan NPL yang tinggi, mohon penjelasan penyertaan modal sebesar Rp 250 juta rupiah ke Perumdam Purwa Tirta Dharma untuk pekerjaan perpompaan di Bendung Sidorejo sudah inefisiensi rincian penganggarannya untuk apa saja Fraksi Karya Demokrat mohon penjelasan penyertaan modal ke Perumda Purwa Aksara untuk pembelian alat bengkel apa saja dan rincian alat bengkel yang dibeli sehingga terakumulasi sebesar Rp 250 juta rupiah.
Fraksi Keadilan Nasional dengan jubirnya Ahmad Syarif menyampaikan pertanyaan untuk PDAM mohon penjelasan rincinan anggaran Penyertaan Modal tersebut untuk apa saja, penjelasan laporan laba rugi Tahun 2025 secara rinci.
Penyertaan Modal kepada Perseroda Purwa Artha sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah). Mencermati kajian akhir perkembangan rasio keuangan dari likuiditas / NPL Tahun 2024 sebesar 15,98% naik dari Tahun 2023 sebesar 14,17% dan Tahun 2025 sebesar 15,52 %.Hal ini menandakan kredit yang bermasalah sangat tinggi.
Pertanyaan Fraksi Keadilan Nasional untuk Bank Purwa Artha mohon penjelasan detail perputaran kredit / anggaran untuk penyaluran kredit kepada pihak ketiga atau nasabah di Kabupaten Grobogan berapa saat ini apakah tidak ada jaminan kredit dari nasabah, Fraksi Keadilan Nasional mohon penjelasan adanya tren laba bersih tahun 2025 mendekati nol atau rugi dan solusi penanganannya, Fraksi Keadilan Nasional mohon penjelasan berapa banyak kredit macet pihak ketiga berapa orang atau nasabah serta besarnya nilainya di Tahun 2025 ? Juga mohon penjelasan deviden yang didapat dari penyertaan modal tersebut ?
Sedangkan pertanyaan untuk Purwa Aksara dengan Penyertaan Modal kepada sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah). Yang diperuntukan untuk pembelian alat bengkel sebesar Rp 250 juta rupiah dan pembelian kendaraan operasional jemput bola sebesar Rp 250 juta rupiah.
Fraksi Keadilan Nasional mohon penjelasan, rincian laporan keuangan Laba Rugi Tahun 2025, mohon penjelasan pengadaan mobil jemput bola sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) nantinya sebanding dengan beban pemasukan dan pengeluaran dalam sebulan?, Selanjutnya mohon penjelasan kelanjutan usaha hulu minyak dan hilir gas bumi sebagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2024, dan mohon penjelasan deviden yang didapat dari penyertaan modal tersebut.
Sedangkan Fraksi Gerindra melalui jubirnya dr Alif Sugeng menyampaikan Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan yang telah menyusun usulan penyertaan modal dengan pendekatan secara komprehensif, tidak hanya dari sisi kebutuhan permodalan, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum, kelayakan usaha, tata kelola, manajemen risiko, serta manfaat ekonomi dan sosial yang diharapkan. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya upaya membangun kebijakan yang lebih terukur dan berbasis kajian, serta berorientasi pada peningkatan kinerja BUMD dan manfaat bagi masyarakat sehingga keputusan penyertaan modal memiliki dasar yang lebih kuat.
Untuk Perumda Purwa Tirta Dharma, penyertaan modal harus mampu menjawab harapan masyarakat terhadap peningkatan debit dan tekanan air sehingga pelayanan air minum semakin baik.
Untuk PT BPR Bank Purwa Artha, penyertaan modal harus diikuti dengan komitmen kuat untuk mempercepat penyehatan kualitas kredit, sehingga rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) dapat terus ditekan.
Untuk Perumda Purwa Aksara, penyertaan modal harus menjadi momentum transformasi usaha yang mampu melahirkan BUMD yang profesional, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah bagi daerah secara berkelanjutan.
Fraksi Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan penyertaan modal tidak cukup diukur dari terserapnya anggaran atau bertambahnya aset perusahaan. Keberhasilan harus tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan publik, membaiknya kinerja BUMD, meningkatnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMD. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, profesionalisme sumber daya manusia, dan pengawasan yang konsisten sesuai fungsi DPRD serta evaluasi yang berorientasi pada hasil harus menjadi komitmen bersama.
Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Gerindra meminta penjelasan Pemerintah Daerah mengenai komitmen yang akan ditempuh untuk memastikan bahwa penyertaan modal kepada BUMD tidak sekadar menjadi penambahan modal perusahaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen dalam mewujudkan BUMD yang profesional, mandiri, berdaya saing, serta mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Pada prinsipnya, Fraksi Gerindra mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat BUMD sebagai instrumen pelayanan publik dan penggerak perekonomian daerah. Dukungan tersebut harus diiringi dengan komitmen terhadap tata kelola yang baik, disiplin pengelolaan keuangan, serta pengawasan yang efektif sehingga penyertaan modal benar-benar menjadi investasi daerah yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Fraksi Gerindra berkeyakinan bahwa BUMD yang sehat bukanlah BUMD yang menggantungkan diri pada suntikan modal dari pemerintah daerah. Sebaliknya, BUMD yang ideal adalah yang mampu mentransformasikan penyertaan modal tersebut menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan yang semakin profesional, dan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat. Tolok ukur keberhasilan penyertaan terletak pada seberapa besar manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas.
Sementara Fraksi PKB lewat jubir Arif Dwi Agustianto menyampaikan materi pertanyaan terkait pengelolaan ketiga BUMD milik Pemkab Grobogan itu secara detail dan berharap kedepan ketiga BUMD tersebut menjadi lebih baik setelah mendapatkan suntikan modal dari Pemkab Grobogan.
Usai penyampaian PU fraksi -fraksi DPRD Grobogan, Ketua Hj Lusia menjelaskan semua pemandangan umum yang telah disampaikan fraksi fraksi akan segera diserahkan kepada Bupati untuk mendapatkan penjelasan dan akan disampaikan pada sidang berikutnya berupa jawaban Bupati atas PU fraksi fraksi tersebut. (jk)
