SRAGEN (inspirasiline.com) Wakil Bupati (WABUP) Sragen, H. Suroto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Sragen atas penurunan angka kemiskinan dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir.
“Pada Tahun 2025, penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sragen merupakan yang tertinggi se-Solo Raya, yaitu sebesar 1.19%.” mengungkapkannya.
Disampaikannya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Kabupaten Sragen pada tahun 2022 sebesar 12,94% Turun menjadi 12,87% pada Tahun 2023. Angka tersebut terus mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi 12,41%, hingga Tahun 2025 turun menjadi 11,22%.
“Saya dan Bapak/Ibu sekalian mendapatkan amanah untuk membantu saudara-saudara kita yang masih berada di garis kemiskinan, kita harus berusaha lebih keras dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen.” pesannya.
Kendati demikian, Wabup H. Suroto selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sragen menyampaikan bahwa Kabupaten Sragen menempati posisi Ke-8 dari 35 kabupaten/kota se Provinsi Jawa Tengah (JATENG).
“Angka kemiskinan di Kabupaten Sragen masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sehingga masuk dalam zona merah atau zona merah , oleh karena itu kita harus memperkuat pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan ekstrem di Sragen.” katanya.
Dalam Rapat Koordinasi (RAKOR) TKPK Kabupaten Sragen Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Kamis (24/9/2026) tersebut, Ketua TKPK Sragen memaparkan sejumlah upaya Pemkab Sragen dalam pengentasan kemiskinan. Diantaranya bantuan premi BPJS Kesehatan, beasiswa perguruan tinggi dan bantuan seragam sekolah bagi siswa dengan KK miskin, bus sekolah gratis, serta PBB gratis bagi kelompok marginal.
“Semua kerja keras yang kita lakukan tidak lepas dari kolaborasi dengan CSR.” lebih lanjutnya.
Tidak hanya itu, dalam acara yang digelar di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Sragen juga turut menguraikan sejumlah strategi peningkatan pendapatan masyarakat antara lain bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), magang luar Negeri, pelatihan berbasis kompetensi, serta pemberian insentif bagi guru PAUD, TPA, Madrasah Diniyah, dan pondok pesantren.
“Saya harap Bapak/Ibu sekalian senantiasa menjalankan amanat Permendagri 53 Tahun 2020 dan peran sebagai Anggota TKPK sehingga kesejahteraan masyarakat Sragen meningkat.” tegasnya.
Wabup kantong kemiskinan menjadi fokus utama Pemkab Sragen. Komitmen tersebut diwujudkan dengan penyediaan wifi gratis untuk desa prioritas miskin, perbaikan jalan dan jembatan, pengadaan sarana air bersih, serta program TMMD dan RTLH.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sragen, Dwiyanto, melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sragen berada di atas rata-rata Jateng dan Nasional. Hal tersebut berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sragen yang berada di bawah rata-rata provinsi dan Nasional.
“Harapannya, hari ini seluruh OPD yang hadir dapat sampai sejauh mana kemajuan penanganan kemiskinan di Kabupaten Sragen. Sehingga efektivitasnya dapat diukur sesuai dengan tupoksi masing-masing.” kesimpulan.
Hadir Fungsional Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Prov. Jateng, Nurwi Mayasri Fitriastuti, yang memberikan Arahan mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Turut hadir Kepala BPS Kabupaten Sragen, Eko Sugiharto, menyampaikan strategi pemanfaatan DTSEN untuk pengentasan kemiskinan. (Sugimin/17- Release Diskominfo Sragen)
