Kadisdik Grobogan Menolak Keras Adanya Isu Pejabatnya Diperiksa KPK, Itu Hoax

NEWS

GROBOGAN (inspirasiline.com) Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan membantah kabar yang beredar di media sosial TikTok mengenai dugaan pemeriksaan sejumlah pejabatnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isu tersebut terkait dengan pelaksanaan program revitalisasi sekolah untuk jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP.

Kepala Dinas Pendidikan Grobogan, Dts.H.Purnyomo MPd menyebut informasi tersebut tidak benar. Ia memastikan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan dinasnya tetap menjalankan aktivitas kedinasan seperti biasa.

“Informasi yang berkembang di masyarakat terkait pejabat dinas yang ditangkap KPK terkait program revitalisasi sekolah adalah tidak benar atau hoaks. Sampai hari ini, jajaran Disdik Grobogan tetap bekerja seperti biasa sesuai jadwal dan agenda yang telah ditentukan,” ujar Purnyomo melalui akun TikTok, Sabtu, (14/11/ 2026).

Purnyomo menjelaskan, ketidakhadiran sejumlah pejabat struktural di kantor bukan karena menjalani pemeriksaan KPK. Mereka sedang melaksanakan tugas kedinasan di sejumlah daerah.

Kepala Bidang Pembinaan SD, misalnya, tengah mendampingi kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bagi sekolah penerima program revitalisasi di Yogyakarta hingga 12 November 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lobby Mall Grand Mercure, Demangan Baru, Kec. Depok, Sleman, Yogyakarta pada 11 hingga 13 November 2026.

Sementara itu, Kepala Seksi PAUD menjalankan pendampingan bimtek di Jakarta secara bergelombang hingga 17 November 2026.

Adapun Kepala Bidang SMP bersama Sekretaris Dinas menghadiri undangan pembukaan kegiatan MAPSI di Semarang. Sedangkan Kepala Seksi Peserta Didik menjalankan tugas kedinasan di Purworejo.

Menurut Purnyomo, seluruh kegiatan tersebut merupakan agenda resmi yang telah dijadwalkan sebelumnya.

Di tengah isu dugaan pemeriksaan KPK, Kadisdik Purnyomo juga menjelaskan batas kewenangan Dinas Pendidikan dalam program revitalisasi sekolah.

Ia mengatakan, Disdik Grobogan tidak menangani langsung pelaksanaan pembangunan fisik maupun pencairan dana bantuan. Kewenangan dinas, menurut dia, terbatas pada administrasi, pendampingan, dan pengawasan.

Tugas tersebut antara lain mendisposisikan surat permohonan, mendampingi pelaksanaan bimtek, serta memantau pembangunan agar sesuai ketentuan.

Adapun pelaksanaan teknis pembangunan dan pencairan bantuan dilakukan langsung oleh direktorat terkait di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Direktorat PAUD, SD, maupun SMP kepada sekolah penerima.

Purnyomo menegaskan pembangunan dalam program revitalisasi wajib menggunakan mekanisme swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

“Kami selalu mengingatkan kepada pihak sekolah bahwa pengerjaan revitalisasi wajib dilakukan secara swakelola oleh P2SP. Sekali lagi, kami pastikan isu yang beredar luas di media sosial adalah tidak benar,” katanya.

Purnyomo meminta masyarakat, terutama tenaga pendidik, tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi.

Ia mengingatkan masyarakat agar menerapkan prinsip saring sebelum sharing untuk mencegah penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya.

Menurut dia, informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan membentuk opini keliru terhadap institusi pemerintah.

“Kami tegaskan sekali lagi, isu yang ramai di media sosial tentang dinas kami adalah tidak benar adanya,” ujar Kadisdik Purnyomo.

Meski membantah adanya pemeriksaan KPK, persoalan transparansi program revitalisasi sekolah di Grobogan masih menyisakan pertanyaan.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan Grobogan belum membuka informasi secara menyeluruh mengenai jumlah dan daftar sekolah penerima bantuan revitalisasi pendidikan tahun anggaran 2026.

Informasi mengenai jumlah penerima, lokasi sekolah, besaran bantuan, hingga perkembangan pelaksanaan program tersebut belum tersedia secara terbuka di tingkat kabupaten.

Padahal, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengalokasikan anggaran program revitalisasi sekolah sejak Juni 2026.

Purnyomo dan Sekretaris Dinas Pendidikan Grobogan, Suprojo, belum dapat memberikan data program revitalisasi sekolah tahun berjalan karena masih berada di masing-masing bidang teknis.

Sementara itu, tiga kepala bidang yang menangani PAUD/TK, SD, dan SMP belum memberikan keterangan terkait jumlah penerima bantuan, lokasi pembangunan, anggaran, serta progres pelaksanaan.

Kondisi ini membuat transparansi program revitalisasi sekolah di Grobogan belum sepenuhnya dapat diketahui publik, sehingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara menjadi terbatas.

Di sisi lain, bantahan terhadap isu pemeriksaan KPK tidak serta-merta menjawab pertanyaan publik mengenai pelaksanaan program revitalisasi sekolah.

Keterbukaan data penerima bantuan dan penjelasan peran P2SP, konsultan perencana, konsultan pengawas hingga tenaga fasilitator dalam realisasi anggaran bantuan swakelola revitalisasi sekolah tetap diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi program tersebut. (jk)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *