Penulis: Sugimin
SRAGEN | inspirasiline.com
KEBIJAKAN sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Sragen membuat sebagian sekolah swasta kalang kabut. Beberapa SMP swasta kesulitan mendapatkan siswa.
Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta (FKKSS) tingkat SMP Kabupaten Sragen Suprapto menyampaikan, sebagian SMP swasta kesulitan mendapatkan siswa. Persaingan tiap sekolah swasta semakin sengit untuk mendapatkan siswa.
Suprapto mencontohkan, SMP PGRI 10 Ngrampal selain mengupayakan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi semua siswa, juga menjanjikan bedah rumah bagi siswa yang keluarganya masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
”Sampai kami usahakan bedah rumah, bebas seragam, bebas uang gedung. Itu usaha kami mencari murid. Itu juga menunggu yang tidak masuk di sekolah negeri,” ungkap Ketua FKKSS yang juga Kepala SMP PGRI 10 Ngrampal Suprapto yang dihubungi inspirasiline.com melalui ponselnya, Jumat (25/6/2021).
Pihaknya hanya menyiapkan satu kelas untuk menarik siswa. Suprapto berdalih, dengan sistem zonasi ini lebih sulit. Para siswa sudah habis masuk ke sekolah negeri.
”Swasta pun sebenarnya sudah hampir tidak masuk PPDB online. Di Sragen masih ada, tapi di kabupaten lain sudah tidak masuk. Negeri semuanya,” ujarnya.
Namun, Suprapto memberi pengecualian beberapa sekolah swasta yang sudah penuh, seperti SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen yang sudah memenuhi kuota sebelum pendaftaran PPDB online. Beberapa sekolah swasta lain yang menjadi favorit juga sudah penuh.
”Di Sragen ada 43 SMP swasta, kebanyakan yang favorit sudah penuh. Tapi ada pula yang kekurangan,” terangnya.
Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen Prihantomo yang juga dihubungi inspirasiline.com melalui ponselnya menyampaikan, tidak hanya sekolah swasta yang kekurangan siswa. SMP negeri pun ada yang sampai tidak memenuhi kuota, yakni sebanyak 21 sekolah.
”Kondisi sebenarnya sama, sekolah negeri yang kuotanya tidak penuh ada 21 sekolah. Tidak hanya masalah zonasi, tapi persebaran penduduk dan sebagainya, siswa yang sekolah semakin sedikit juga,” ujarnya.
”Sebenarnya tergantung kualitas sekolah. Nyatanya (sekolah swasta) yang tidak ikut PPDB online pun sudah penuh. Jadi bukan karena sistem, tergantung manajemen sekolah meningkatkan kualitas,” imbuh Prihantomo.***
