Wakil Ketua Fornas Sri Wahono : Perda Sebaiknya Direvisi Agar PKL Mendapat Keadilan

NEWS

Sragen- Inspirasiline.com. Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di tertibkan Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP) Sragen, Wakil Ketua Forum Masyarakat Sragen ( Formas) Sri Wahono berpendapat Peraturan Daerah ( perda) No.7/2014 Tentang penataan dan Pemberdayaan PKL sebaiknya direvisi supaya adil secara hak untuk mencari nafkah, karena Perda tersebut justru merugikan PKL.

“Pemberdayaan justru PKL harus diperdayakan oleh pemerintah, di bina dibimbing dan di beri pelatihan hingga modal usaha” Ungkap Sri Wahono kepada Inspirasiline.com Jum’at (4/2/2022) petang.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sragen  Bambang Samekto yang akrab disapa Titok ketika dihubungi Inspirasiline.com mengatakan, akan mengkaji ulang Perda No. 7/2014.

Dikatakan, bila perda tersebut urgen untuk direvisi maka perlu dikaji lebih lanjut dari sejumlah aspek. Totok mengatakan kajian Perda PKL itu untuk kemajuan semua pihak.

“Pengajuan revisi Perda No. 7/2014  itu sejauh mana bisa bermanfaat bagi PKL. Revisi perda tersebut bisa dilakukan lewat perda inisiatif DPRD Sragen. Untuk tahun ini, DPRD akan merevisi Perda tentang Pengelolaan Sampah. Jadi Perda PKL itu kami kaji dulu dengan tim. Kalau perda itu ternyata lebih baik untuk kemajuan warga maka revisi itu bisa dilakukan lewat usulkan inisiatif DPRD Sragen,” Ungkapnya.

Totok menyampaikan eksekusi perda itu menjadi tugas pokok dan fungsi para Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Terpisah Ketua Fraksi Golkar DPRD Sragen, Sri Pambudi, mengatakan dalam penertiban dan penataan PKL itu mestinya ada solusi terbaik. Sri Pambudi melihat komunikasi dengan OPD lainnya itu harus dilakukan, dalam hal ini Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), dan Dinas Perumahan Rakyat Pertanahan dan Tata Ruang (DPRPTR).

baca juga:  Wayang Krucil Blora Menuju Pentas Dunia

Sri Pambudi,  menyampaikan revisi Perda itu tidak langsung dikabulkan.  “Revisi itu hasil yang diharapkan adanya aturan baru yang muncul” Ungkap Sri Pambudi menjelaskan.

“Pernik-pernik yang tercecer itu  didokumantasikan dan dikaji untuk menentukan perlu atau tidaknya revisi Perda PKL itu” Ungkapnya menambahkan. Ketua DPRD Sragen Suparno sampai berita ini diturunkan belum bisa dihubungi  ( Sugimin/17)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *