Pati-Inspirasiline.com. Sedikitnya 27 peserta ujian calon perangkat desa yang tidak lulus, mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, kemarin. Mereka di dampingi kuasa hukum dari Yusril Esa Mahendran dan Paradoks Nusantara Asosiate Pati.
Melalui kuasa hukumnya, mereka menuntut ujian calon perangkat desa harus diulang, karena terindikasi banyak kecurangan di dalamnya.
Suyono, selaku direktur utama kantor hukum Paradoks Nusantara Associate, saat audiensi mengungkapkan ada tiga tuntutan yang ditujukan terkait ujian calon perangkat desa.
”Saya sebagai kuasa hukum dari 27 peserta ujian calon perangkat desa yang merasa tercurangi, menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, penunjukan Unisbank sebagai penyelenggara ujian, padal tahun 2020 memiliki trac record tidak baik. Maja harus memilih pihak ketiga yang lebih berkompeten, ” ucap Suyono, di hadapan dewan.
Tuntutan kedua, minta kepada DPRD membatalkan pelantikan perangkat desa yang telah lulus ujian, karena dirasa ada indikasi kecurangan di dalamnya.
” Yang ketiga, dalam penyusunan perbup tentang ujian perangkat desa, kami berharap adanya keterlibatan perangkat desa di dalamnya,” tandas dia.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin yang menumi secara langsung, mengutarakan kewenangan DPRD hanya sebatas legislasi, semua keputusan ada di eksekutif, DPRD sudah berupaya maksimal agar ujian tersebut ditunda, tapi tidak dihiraukan.
”Sebelumnya, sudah beberapa kali kita mengadakan rapat terkait ujian calon perangkat desa, dan terakhir dengan Sekda, kita sudah menyarankan agar ditunda, dan ujian tersebut dilaksanakan di Pati, tetapi tidak direspon, padahal kita sudah membuat kesepakatan sebelumnya, baru kali ini saya menjabat Dewan tidak digubris, saya dukung kalian jika masalah ini akan dibawa ke ranah pidana, ” tandas Ali.
Sebagai informasi, dari ke-27 peserta yang tidak lulus ujian perangkat desa tersebut merasa dicurangi, ada salah satu peserta dari Desa Ngemplak kidul, yang ketika nilainya keluar di atas 6 kemudian berubah menjadi di bawah 5. (Yon Daryono)
