Pati-Inspirasiline.com. Ratusan guru honorer di Kabupaten Pati mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (14/11/2022). Mereka menanyakan nasibnya, lantaran tidak masuk prioritas dalam format Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Audiensi pun digelar di Ruang Komisi D DPRD Pati. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat serta dinas terkait diundang untuk menjawab permasalahan ini.
Sementara, hanya perwakilan guru honorer yang mengikuti audiensi. Sisanya, menunggu di Ruang Paripurna.
Dalam audiensi itu, mereka mempermasalahkan Pemkab Pati tak menyelenggarakan tes atau Computer Assisted Test (CAT) untuk penerimaan PPPK.
Mereka juga menanyakan soal kategori P1 atau prioritas satu. Di mana, Tenaga honorer yang lolos passing grade seleksi PPPK tahun 2021 masuk kategori prioritas 1 (P1) dan langsung penempatan.
Sedangkan, prioritas 2 (P2) merupakan tenaga honorer guru yang telah mengajar sebelum atau sampai 2005. Sementara prioritas 3 (P3), merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal tiga tahun.
Sayangnya dalam audiensi itu tak menuai hasil yang memuaskan bagi P2 dan P3. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati masih kukuh menerapkan sistem itu.
Mereka merasa pengabdian yang sudah puluhan hingga belasan tahun seolah tidak dihargai oleh Pemkab Pati. Sementara guru honorer yang mengabdi baru beberapa tahun justru diangkat menjadi PNS.
’’Kami kecewa sekali. Karena yang diterima PPPK ini prioritas 1. Sedangkan kami, P2 dan P3 (wiyata yang mengabdi tiga tahun lebih) tak masuk PPPK,’’ terang Koordinator PPPK Pati, Rohmat.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta Pemkab melakukan evaluasi terhadap masa pengabdian dan seleksi PPPK itu sehingga seleksi bisa adil.
’’Setidaknya ada evaluasi dari Pemkab soal itu. Soalnya kabupaten lain itu yang masuk PPPK bisa P 1,2, dan 3,’’ tandas Rohmat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pati Winarto mengatakan, tahun ini ada 665 tenaga hononer guru. Meteka ini telah lolos passing grade PPPK tahun 2021.
’’Para guru wiyata bakti yang tak lolos PPPK mempertanyakan tahun ini PPPK seperti apa. Dan lantaran ketententuannya seperti itu, maka kami laksanakan seperti petunjuk teknis dari pusat. Karena PPPK ini yang mengelola pusat. Kami hanya melaksanakan juknis dari pusat,’’ pungkas Winarto. (Yon Daryono)
