Rembang, Inspirasiline.com -Pengerjaan sejumlah proyek jalan dengan anggaran APBD II Rembang 2022 yang nilainya miliaran rupiah terlihat semrawut.
Progres beberapa proyek masih rendah dan di luar target yang ditentukan. Padahal kontrak proyek sampai akhir Desember ini.
Pengerjaan sejumlah proyek terkesan semrawut lantaran memberikan dampak kurang nyaman kepada masyarakat, seperti pelebaran jalandi eks-Stasiun Rembang.

Beberapa proyek yang dilaporkan progresnya masih minim antara lain pelebaran Jalan Sale-Tahunan.
Jika tidak selesai sesuai dengan batas waktu dan diterapkan mekanisme putus kontrak, maka proyek tersebut terancam mangkrak.
Dari pantauan media ini, pengerjaan pembetonan belum mencapai 50 persen. Bahkan saat ini tidak ada aktivitas pembetonan yang dilakukan pekerja.
Di ruas sebelah timur, pembetonan sudah dilakukan namun belum tuntas seratus persen.
Ada sebagian kecil yang sudah terpasang ram besi bagian tengah namun belum mulai di cor. Kondisi lebih parah berada di ruas sebelah barat.
Belum ada satu pun titik yang diram dan dibeton pada lajur sebelah barat. Ruas tersebut hingga saat ini masih digunakan sebagai akses kendaraan termasuk truk tambang untuk melintas secara bergantian.
Informasi internal yang didapat media ini, banyak penyedia jasa yang tidak memiliki cukup dana untuk mengerjakan proyek yang sudah dimenangkan dalam lelang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Rembang, Puji Santoso menyatakan, ada dugaan kuat sejumlah kontraktor proyek 2022 tidak punya modal yang cukup untuk membeli beton.
Selain pelebaran Sale-Tahunan, beberapa proyek yang juga terlambat jauh adalah Jalan Clangapan-Japerejo. Informasi yang diterimanya, proyek tersebut terlambat 54 persen atau baru terlaksana 46 persen.
Sedangkan kebanyakan proyek fisik batas kontraknya adalah pada akhir Desember.
Puji mengakui, kondisi yang terjadi saat ini sangat mbingungkan. Sebab, jika diterapkan mekanisme putus kontrak, maka proyek akan terbengkalai sehingga justru mengganggu ketertiban umum.
Di sisi yang lain, proyek yang dibiayai dari pinjaman bank batas pencairannya adalah 31 Desember 2022 dengan pembayaran 100 persen.
Jika ternyata mangkrak, maka ini bergantung kebijakan Pemkab Rembang dengan pihak bank.
“Nasib sisa pekerjaan yang belum dikerjakan ini yang membuat kami pusing. Seperti proyek pelebaran di eks-Stasiun Rembang, kalau tidak selesai kasihan masyarakat. Sudah digali tapi belum terpasang beton. Kalau diputus kontrak maka berpotensi mangkrak,” ujarnya.
Puji juga mengkritik adanya kontraktor yang memiliki modal dana terbatas namun memenangkan lelang beberapa proyek. Dampaknya adalah banyak proyek yang justru terbengkalai.
“Kontraktor mungkin modalnya satu sampai dua miliar rupiah. Tetapi menang lelang tiga proyek dengan nilai tujuh miliar rupiah. Akhirnya mereka kesulitan anggaran sehingga membuat proyek, terbengkalai,” pungkas Puji.
Kepala DPUTaru Rembang saat dihubungi baik via telepon maupun watshapp hanya memberikan jawaban singkat. Bahwa para kontraktor sudah di beri surat peringatan. Sedang saat ditanya menyangkut data, dia membalas bahwa data proyek ada di kantor. (Yon Daryono)
