Desa Mojorejo Jawa Tengah Terpilih Mewakili Provinsi Ke Tingkat Nasional Dalam Keterbukaan Informasi Publik

Sukoharjo-Inspirasiline.com. Komisi Informasi Pusat (KIP) yang dipimpin oleh ketua KIP Dr. Donny Yoesguantoro melaksanakan verifikasi dan visitasi di desa Mojorejo kecamatan Bendosari, kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah yang masuk nominasi 10 besar keterbukaan informasi public tahun 2024 mewakili Provinsi Jawa Tengah ditingkat Nasional untuk kategori desa berkembang, kegiatan ini berlangsung di Balai desa Mojorejo pada Jum’at (27/9/2024).

Usai melaksanakan verifikasi dan visitasi kepada wartawan Donny menyampaikan bahwa Lembaga pemerintah dan Lembaga negara hadir di desa untuk  memastikan bahwa kerterbukaan informasi public tidak didominasi oleh kementrian Lembaga tidak hanya Lembaga public namun keterbukaan informasi itu sampai di tingkat desa.

Lebih lanjut Donny menambahkan bahwa informasi public itu hak dasar manusia dan dijamin oleh UU. Hal ini memberikan apresiasi kepada pemerintah desa Mojorejo kategori desa berkembang dalam keterbukaan informasi public, awalnya ada 81 desa. Pemerintah pusat mempunyai 3 target :  target public informatif, sengketa informasi, dan indek ini untuk mendorong supaya nanti kedepan menjadi rencana pembangunan menengah jangka nasional.

Ada 10 desa terpilih tersebar di seluruh Indonesia, dan desa Mojorejo ini terpilih dari salah satu dari 4 desa kategori desa berkembang (desa Mojorejo di Jawa Tengah, desa Kraton di Jawa Timur, desa Nagari di Padang Simalangkat, dan desa Mulih di NTB),  juga ada 4 kategori desa maju, dan 2 desa terbelakang kedepan kami ingin memastikan agar semua desa maju terutama dalam keterbukaan infomasi public.

Yang menjadi indicator dalam keterbukaan informasi public ini ada 3 yaitu: satu pemahaman dari perangkatnya, juga pemahaman dari Kadisnya, yang ke-2 dari pemahaman ini apakah diwujudkan dalam sarpras atau tidak, dan ke-3 masyarakatnya mendapat manfaat tidak.  Dari hasil visitasi ini nantinya akan diambil satu yang terbaik se Indonesia yaitu terbaik 1 kategori desa berkembang, 1 kategori desa maju, dan 1 kategori desa terbelakang tingkat nasional dalam keterbukaan informasi public.

Sementara itu Ketua KIP Jateng Indra Ashoka Mahendrayana  menambahkan akses keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah semakin baik dan lebih merata. Ada penurunan angka laporan sengketa publik yang signifikan.

Tahun 2023 ada 100 sengketa publik yang teregister tapi tahun 2024 sampai bulan ini ada 25 pelaporan sengketa. Didominasi informasi mengenai LPJ dana desa itu terjadi di pantura kalau di Solo Raya tidak ada permohonan sengketa informasi.  Turunnya laporan sengketa publik dipastikan salah satunya karena masyarakat sudah mendapatkan informasi yang lengkap dan memadai jadi tidak naik ke proses sengketa.

Yang dimaksud sengketa disini adalah munculnya ketidak puasan masyarakat atas informasi publik.  KIP Jateng terus melakukan sosialisasi pentingnya keterbukaan informasi baik untuk pemerintah hingga ke desa juga bagi masyarakat agar bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan informasi.

Sedangkan Kadis Kominfo Sukoharjo Suyamto menambahkan bahwa dikabupaten Sukoharjo ada 61 desa berkembang sisanya desa maju, ditunjuknya desa Mojorejo ini pasalnya dalam hal infra struktur sudah memadai, SDM nya juga selalu proaktif. Semua masyarakat yang menginginkan informasi datang ke desa (PPID) semua informasi bisa didapatkan.

Fasilitasi diera digitalisasi mulai dari komputerisasi digital untuk mendapatkan informasi, literasi digital maka diera sekarang ini Diskominfo mempenetrasikan informasi ya diakses melalui digital, didapatkan melalui digital dan difasilitasi dengan digital. Dan harapan kami desa Mojorejo ini bisa masuk 3 besar desa berkembang tingkat nasional dalam keterbukaan informasi public.

Setyo Joko Susilo Pj kepala desa Mojorejo mengatakan bahwa kami warga desa Mojorejo bersemangat terpilih untuk mewakili Jawa Tengah dalam hal keterbukaan informasi public, intinya kami selalu wel come bagi siapa saja masyarakat yang menginginkan informasi atau mengakses apapun tentang desa Mojorejo ini tidak harus datang menemui pak lurah atau perangkat desa namun bisa mengakses melalui PPID di desa kami.  (Prie)