DPRD Grobogan Gelar Sidang Paripurna Ke 5 Dengan Agenda Penyampaian LKPJ Bupati 2024

Grobogan-Inspirasiline.com. DPRD Grobogan menggelar sidang paripurna ke 5 dengan acara penyampaian LKPJ ( Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) akhir tahun 2024 Bupati sekaligus pembentukan Pansus ke 1 yang berlangsung di gedung Paripurna DPRD setempat pada Rabu (19/3/2025).

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ir Mukhlisin itu dihadiri Wakil Bupati Sugeng Prasetyo, Forkompinda, Sekda, para staf ahli, para Kepala perangkat daerah, para Camat, Kepala BUMN/BUMD, ormas, tokoh masyarakat, pers dan LSM.

Ketua Sidang Ir. Mukhlisin menyebut Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyampaian LKPJ akhir Tahun Anggaran 2024, bertujuan untuk mengetahui hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dan penyelenggaraan tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2024.

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud, meliputi : capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.
Karena Bupati Setyo Hadi berhalangan hadir, maka LKPJ dibacakan oleh Wakil Bupati Sugeng Prasetyo.

Dalam laporan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Sugeng Prasetyo mengatakan Pengantar LKPJ yang disampaikan, terdiri dari 4 materi pokok, yaitu : Data Umum Daerah, Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang kami sampaikan ini, disusun berdasarkan Buku Memori Serah Terima Jabatan yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Periode 2021-2025, Ibu Hj. Sri Sumarni, S.H, M.M. dan Bapak dr. H. Bambang Pujiyanto, M.Kes.” ucapnya.

Dalam laporan itu Bupati menyebut Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.914.256.809.358,- terealisasi 100,36%, dengan komposisi Pendapatan Asli Daerah sebesar 16,84%, Pendapatan Transfer 83,12%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 0,04%. Sedangkan Alokasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.023.382.838.379,- terealisasi 96,58%, dengan komposisi Belanja Operasi sebesar 72,53%, Belanja Transfer sebesar 15,70%, Belanja Modal sebesar 11,34%, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,42% dari total belanja daerah.

Terkait aparatur Pemda, Bupati melaporkan jumlah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Grobogan sebanyak 12.194 pegawai, dengan rincian ASN yang terdiri dari 542 Struktural atau 4,45% dari total jumlah ASN, 10.767 Fungsional atau 88,29%, dan 885 pelaksana atau 7,25%.

Setyo Hadi menyebutkan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Periode 2021-2025 Ibu Hj. Sri Sumarni, S.H, M.M dan Bapak dr. H. Bambang Pujiyanto, M.Kes, karena atas kepemimpinan Beliau berdua, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah banyak mendapatkan Prestasi dan Penghargaan, baik pada tingkat Nasional maupun tingkat regional Jawa Tengah. Pada tahun 2024 prestasi dan penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Grobogan, diantaranya:
Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dari BPK RI.
Penghargaan dari Kementeria Dalam Negeri, IGA (Indeks Government Award) dengan Kategori Sangat Inovatif dan masih banyak yang lainnya.

Usai pembacaan LKPJ Bupati tahun 2024 , selanjutnya Ketua Sidange menyampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari DPRD harus melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi atas LKPJ tersebut, sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya serta sebagai bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau kebijakan strategis daerah lainnya.

Sidang diteruskan dengan pembentukan Panitia Khusus ( Pansus) I dengan jumlah personil 13 orang. Usai terbentuk Pansus I, sidang paripurna ke 5 ditutup secara resmi. (jkw)