SEMARANG (inspirasiline.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta pemerintah tetap memprioritaskan penyelesaian nasib 1.814 guru honorer di Jawa Tengah meskipun saat ini pemerintah daerah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurut Saleh, keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah tidak boleh mengurangi perhatian terhadap sektor pendidikan, khususnya terkait kesejahteraan dan kepastian status tenaga pendidik yang selama ini berkontribusi besar dalam proses belajar mengajar.
“Pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis. Karena itu, meskipun ada efisiensi anggaran, nasib guru honorer harus tetap menjadi perhatian pemerintah,” ujar Saleh.
Ia menjelaskan, pemotongan dana TKD sebesar Rp1,5 triliun memang memberikan tekanan terhadap ruang fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, kebijakan pengelolaan anggaran harus tetap mengedepankan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk layanan pendidikan.
DPRD Jateng Ingatkan Pentingnya Peran Guru Honorer
Saleh menilai keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah di Jawa Tengah.
Menurutnya, keterbatasan jumlah tenaga pendidik di sejumlah satuan pendidikan membuat peran guru honorer menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas layanan pendidikan.
“Jangan sampai keterbatasan anggaran berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Kebutuhan tenaga pendidik harus tetap menjadi prioritas,” tegas Ketua DPD Golkar Jawa Tengah tersebut.
Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat 1.814 guru honorer yang terdiri atas guru tamu dan guru tidak tetap yang masih menjalankan tugas di sekolah-sekolah di Jawa Tengah.
Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah masih cukup tinggi sehingga keberadaan guru honorer tetap menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan daerah.
Dorong Solusi Bersama dengan Pemerintah Pusat
Saleh mengungkapkan bahwa banyak guru honorer telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun dan memiliki kontribusi besar dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di Jawa Tengah.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari skema penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sekaligus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, upaya penyelesaian tenaga non-ASN di sektor pendidikan perlu dilakukan secara hati-hati agar tetap memberikan kepastian bagi para tenaga pendidik tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
Penataan Harus Transparan dan Berkeadilan
Selain mencari solusi jangka panjang, Saleh juga meminta proses penataan tenaga non-ASN di sektor pendidikan dilakukan secara transparan dan berkeadilan.
Ia menegaskan bahwa berbagai aspek harus menjadi pertimbangan, mulai dari masa pengabdian, kebutuhan sekolah, hingga kompetensi yang dimiliki para tenaga pendidik.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan guru di sekolah tetap terpenuhi, sementara para tenaga honorer yang selama ini mengabdi juga mendapatkan kepastian dan perhatian yang layak,” ujarnya.
Saleh berharap pemerintah dapat menemukan formulasi terbaik sehingga kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak terhadap kualitas pendidikan maupun kesejahteraan tenaga pendidik di Jawa Tengah.
“Kita semua tentu ingin pendidikan di Jawa Tengah terus maju. Karena itu, keberadaan dan masa depan guru honorer harus menjadi bagian dari perhatian bersama,” pungkasnya. (*)
