SEMARANG (inspirasiline.com) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan komitmennya menjadikan Trans Semarang sebagai moda transportasi publik berbasis layanan, bukan bisnis. Pemerintah Kota Semarang bahkan menyiapkan penggantian 132 bus berusia lebih dari 10 tahun dan mendorong penggunaan bus listrik.
Komitmen tersebut disampaikan Agustina saat menjadi pembicara dalam Urban Climate Forum 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026). Forum itu membahas penguatan tata kelola mobilitas untuk kota yang berkelanjutan dan berketahanan iklim.
Agustina mengatakan, transportasi publik harus menjadi bagian dari kebutuhan mobilitas masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menjaga keberlangsungan layanan Trans Semarang melalui dukungan anggaran dan pembenahan armada.
“Perda ini menegaskan posisi Trans Semarang sebagai sebuah layanan, bukan bisnis,” terang Agustina.
Anggaran Transportasi Publik Minimal 5 Persen APBD
Komitmen Pemkot Semarang terhadap transportasi publik tertuang dalam Pasal 140 Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
Regulasi tersebut mengatur alokasi anggaran operasional minimal 5 persen dari APBD Kota Semarang untuk mendukung transportasi publik.
Menurut Agustina, ketentuan itu memastikan transportasi publik menjadi bagian dari sistem pembangunan jangka panjang Kota Semarang. Dengan demikian, keberlangsungan layanan tidak hanya bergantung pada kebijakan sesaat atau pergantian kepemimpinan daerah.
Selain dukungan anggaran, Pemkot Semarang juga memberikan kemudahan tarif bagi kelompok masyarakat tertentu.
Tarif resmi Trans Semarang yang diatur dalam perda tersebut yakni Rp3.500 untuk pembayaran non-tunai dan Rp4.000 untuk pembayaran tunai.
Sementara itu, pelajar, mahasiswa, penyandang disabilitas, lansia berusia di atas 60 tahun, dan veteran mendapatkan tarif Rp1.000.
“Kami sering sekali melakukan pembebasan tarif,” kata Agustina.
Sejarah Trans Semarang dan Pembenahan Armada
Trans Semarang mulai beroperasi pada 2009 dengan dukungan awal dari Pemerintah Pusat. Pada masa awal pengoperasiannya, layanan transportasi publik tersebut masih menghadapi berbagai kendala.
Agustina menyebut persoalan yang dihadapi antara lain keselamatan, rute, hingga kondisi armada. Pembenahan transportasi publik pun tidak dapat dilakukan pemerintah daerah secara sepihak.
Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengelola dan pemilik armada, menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan Trans Semarang.
“Secara historis, armada-armada kecil yang ada kemudian dirangkum dalam perhimpunan Organda Kota Semarang. Sebagian besar bus merupakan milik pihak ketiga,” jelasnya.
Untuk mendukung peremajaan armada, Agustina memfasilitasi skema kerja sama dengan menjadi penjamin bagi pihak ketiga dalam pengajuan modal ke perbankan.
Perhitungan nilai kontrak dilakukan berdasarkan formulasi investasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Skema tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan pengelolaan sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.
132 Bus Tua Akan Diganti, Dua Disiapkan Bus Listrik
Salah satu perhatian utama Pemkot Semarang adalah kondisi armada Trans Semarang. Agustina menyebut, bus berusia lebih dari 10 tahun pada 2026 yang tidak bersedia diremajakan oleh pengelola tidak akan diperpanjang masa kontraknya.
Ia menilai peremajaan armada penting untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi masyarakat.
“Ikon Kota Semarang itu sempat dijuluki cumi-cumi darat karena kumpulan asap hitam yang keluar dari bus-bus berusia lebih dari 10 tahun,” ungkap Agustina.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, sebanyak 132 bus berusia di atas 10 tahun akan diganti. Dari jumlah itu, dua unit disiapkan menggunakan bus listrik.
“Kami terus dorong agar armada pengganti untuk bus berusia di atas 10 tahun ini menggunakan bus listrik,” kata Agustina.
Rencana tersebut menjadi langkah Pemkot Semarang dalam mendorong transportasi yang lebih ramah lingkungan sekaligus memperkuat sistem mobilitas perkotaan berkelanjutan.
Trans Semarang Didorong Inklusif dan Ramah Disabilitas
Selain mengurangi dampak emisi kendaraan, pengembangan armada baru Trans Semarang juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.
Agustina menegaskan, desain pintu dan fasilitas bus pengganti akan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
“Selain ramah lingkungan, kami memastikan desain pintu dan fasilitasnya ramah bagi penyandang disabilitas sehingga Trans Semarang menjadi transportasi publik yang inklusif bagi seluruh warga,” pungkasnya.
Komitmen tersebut sejalan dengan tujuan Urban Climate Forum 2026 yang mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola Mobilitas untuk Kota yang Berkelanjutan dan Berketahanan Iklim”.
Forum yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya itu dihadiri sejumlah kepala daerah, antara lain Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Selatan, serta Wali Kota Surakarta.
Kehadiran Agustina sebagai panelis utama menjadi kesempatan bagi Kota Semarang untuk berbagi pengalaman mengenai keberlanjutan subsidi transportasi publik dan pembenahan armada Trans Semarang. (*)
