SUKOHARJO (inspirasiline.com) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di kabupaten Sukoharjo menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI yang dipimpin langsung oleh Singgih Januratmoko dan Abdul Wachid, DPR RI Komisi VIII berserta rombongan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sukoharjo, minggu kemarin. Mereka mengecek penyelenggaraan Sekolah Rakyat mulai dari metode pembelajaran, infrastruktur sekolah hingga minat belajar para siswa yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Rombongan Komisi VIII DPR tiba di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sukoharjo sekitar pukul 13.00 WIB. Rombongan legislator Senayan itu dipimpin Singgih Januratmoko dan Abdul Wachid selaku wakil ketua komisi. Mereka disambut Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, Sekda, Asisten dan jajaran pengurus Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sukoharjo.
Para legislator itu lantas meninjau ruang guru dan ruang kelas siswa. Mereka juga memantau para siswa yang tengah melakukan kegiatan pramuka di halaman sekolah. Selepas mengelilingi bangunan sekolah, mereka bergeser ke gedung serbaguna di sekolah setempat.
“Kunjungan kerja spesifik ini bagian dari fungsi pengawasan pelaksanaan program pemerintah. Kami ingin mengecek penyelenggaraan sekolah rakyat yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Abdul Wachid.
Wachid menerangkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sukoharjo memiliki sederet fasilitas mulai dari ruang kelas, asrama, hingga sarana dan prasarana olahraga. Beragam fasilitas ini harus dimanfaarkan para siswa untuk mengembangkan potensi akademik maupun nonakademik.
Sehingga, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mereka mendapatkan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan.
“Penyelenggaraan sekolah rakyat benar-benar berdampak nyata dan tepat sasaran untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia [SDM],” katanya.
Lebih jauh, Wachid mendorong agar Kementerian Sosial (Kemensos) terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo dalam mengevaluasi penyelenggaraan sekolah rakyat. Dia berharap sekolah rakyat menjadi tempat untuk mengasah bakat dan potensi siswa dari keluarga tidak mampu.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo mengungkapkan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sukoharjo dilaksanakan pada awal Agustus 2026. Butuh dukungan berbagai pihak untuk optimalisasi penyelenggaraan sekolah rakyat.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo siap berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya guna memperkuat penyelenggaraan sekolah rakyat.
“Kuota siswa jenjang SMA dan SMP sudah penuh. Hanya tinggal jenjang SD yang masih kurang. Namun, penjangkuan calon siswa jenjang SD terus dilakukan. Saat MPLS, jumlah siswa jenjang SD hanya 38 siswa. Angka ini terus bertambah hingga sekarang sekitar 90-an siswa,” terang Sapto.
Eko Sapto menambahkan sekolah Rakyat ini benar-benar diperuntukkan dari keluarga miskin dan miskin ektrim, sehingga harapan kami di kabupaten Sukoharjo tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah dengan alasan biaya,anak-anak sekarang harus punya mimpi yang tinggi untuk bisa meraihnya, melalui belajar yang tekun, generasi mudalah yang akan menjadi penerus bangsa di masa depan. (prie)
