Penulis: Sugimin
SRAGEN | inspirasiline.com
DALAM waktu dekat, pemerintah desa (pemdes) di Kabupaten Sragen akan membuka lowongan atau penjaringan perangkat desa (perdes).
Data di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Sragen yang dicatat inspirasiline.com, ada 151 pemdes yang beberapa bulan lalu mengadakan mutasi perdes, dilanjut dengan penjaringan, yang saat ini masih proses pengajuan izin Bupati. Kalau izin Bupati turun, baru pemdes membuka lowongan atau penjaringan perdes.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen Rina Wijaya menjelaskan, saat ini otoritas pengisian perangkat ada di masing-masing desa.
”Dari kabupaten hanya mengingatkan agar pelaksanaan sesuai aturan. Karena semua ditanggung desa, baik secara hukum sosial maupun hukum perundang-undangan. Biayanya juga dari desa. Masing-masing perguruan tinggi untuk uji kompetensi juga punya indeks sendiri-sendiri. Kami tidak mengarahkan,” ungkap Rina Wijaya kepada inspirasiline.com, Kamis (23/9/2021).
Sejumlah tokoh masyarakat di Bumi Sukowati menilai, lowongan atau penjaringan pengisian perdes rentan disusupi oknum. Dengan dalih kenal pejabat dan menjanjikan bisa lolos seleksi menjadi Perdes.
Salah satu tokoh masyarakat yang juga tokoh agama di Kecamatan Tangen, Soedjatno (72) memperingatkan supaya tidak sampai ada oknum dari partai politik (parpol) maupun yang sudah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengambil kesempatan.
”Jangan sampai jadi garong, mudah-mudahan tidak ada,” ujar Mbah Jatno, sapaan akrab Soedjatno kepada inspirasiline.com di Sragen, Kamis (23/9/2021).
Mbah Jatno, yang pernah menjadi anggota DPRD periode 1999-2004 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menambahkan, biasanya modus bawa-bawa nama pejabat seperti Bupati untuk meyakinkan para korban. Lantas meminta mahar dengan nominal tertentu untuk memuluskan jalan menjadi perdes.
”Kalau pas kebetulan jadi, tentu dia dapat keuntungan. Lha misalnya nggak jadi, terus bawa nama parpol, akhirnya justru menggembosi,” tukasnya.
“Padahal jika orang parpol yang ingin menjadi anggota Dewan, atau sudah jadi anggota Dewan pakai cara seperti itu untuk mendapatkan keuntungan, tentunya berbahaya, baik secara hukum maupun kepercayaan masyarakat,” lanjutnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sragen Budiono Rahmadi menegaskan, praktik tersebut tidak boleh terjadi di Demokrat. Pihaknya ingin membangun Partai Demokrat dari kepercayaan masyarakat.
”Kami menegaskan bahwa kami ingin memperbaiki. Dulu Partai Demokrat pernah melakukan kesalahan dan memperbaiki diri untuk mendapat simpati masyarakat lagi,” ungkap Mas Brow, sapaan akrab Budiono Rahmadi, meyakinkan.
Mas Brow mengimbau anggota DPRD dari Partai Demokrat ikut menyukseskan pengisian perdes. Namun jangan mencari kesempatan dalam kesempitan pada situasi tersebut.
Jika ada indikasi anggota Partai Demokrat yang macam-macam akan dilaporkan.
Di samping itu, Mas Brow meminta masyarakat mewaspadai oknum atau anggota Parpol yang mencoba menjadi calo dalam rekrutmen perdes mendatang.***
