Bupati Hafidz Heran Kenapa Angka Kemiskinan Di Rembang Masih Tinggi

Rembang-Inspirasiline.com. Bupati Rembang Abdul Hafidz meminta penjelasan soal masih tingginya angka kemiskinan dalam forum diskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng belum lama.

Penjelasan itu penting mengingat pertumbuhan di wilayahnya ekonomi bagus, angka pengangguran rendah, dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) naik.

”Masalah itu ditanyakan bupati. Beliau minta pencerahan. Kira-kira titik pokok awal dimana. Biar bisa segera menindak lanjuti,” kata Kepala BPS Rembang, Teguh Iman Santoso.

Abdul Hafidz, juga menyebutkan sudah melakukan bedah rumah, sekian tahun sudah ratusan unit. Namun tak mampu menekan angka kemiskinan lebih baik. Hal itu disebabkan karena basis masyarakat mengandalkan pertanian.

“Secara umum karakteristiknya pengangguran memang kecil. Kalau daerah masih mengandalkan sektor pertanian.  Beda kota-kota besar sudah industri dan perdagangan. Memang begitu. Kenapa?. Karena masyarakatnya ditanya demikian saat survei BPS bekerja. Semua di pertanian, mereka ada yang matun dan manen,” jelasnya.

Karena status mereka sebagian besar bekerja pengangguran rendah. Dan kemudian rata-rata yang bekerja di pertanian pendapatan tidak terlalu besar.

Itulah yang menyebabkan akhirnya kemiskinan tidak bisa secara cepat. Memang kerja.

Tapi pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan di pertanian tidak banyak. Jadi tidak bisa melewati garis kemiskinan,” terangnya.

Sementara program utama kemiskinan sebenarnya bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat atau kemampuan masyarakat melakukan konsumsi. “Jadi perlu didorong pendapatan masyarakat semakin baik,” ujarnya.

Sebelumnya di dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kaliori, Bupati Rembang, Abdul Hafidz menyebutkan pertumbuhan ekonomi di release BPS tahun 2023 sebesar 5,2. Kalau dibandingkan nasional 5, 05. Berarti lebih bagus pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang. Sebab provinsi hanya 4,9 atau 4,8.

“Angka pengangguran Kabupaten Rembang termasuk terkecil prosentasenya. Hanya 2,6. Kudus tempat industri masih 3, sekian. Pati mantan Karesidenan pengangguran 3, sekian.  Blora dan Purwodadi 4 sekian,” tengnya.

Bahkan tahun 2022 pada saat gencarnya covid terkecil se-Jateng. Hanya 1,6 pengangguran terbuka. Itu data BPS. Jika dilihat kesejahteraan meningkat. Kemiskinan harusnya turun drastis. Tapi faktanya masih tinggi, masih 14,1 persen. “Kami  masih evaluasi dan analisa. Pengangguran sedikit, per kapita naik, pertumbuhan naik, kemiskinan turunnya sulit sekali. Perkara apa?,” ujarnya.

Kemudian rumah tidak layak huni (RTLH) sejak 2016 rata-rata tiap tahun 4-5 ribu rumah. Dengan rinciannya peraturan bupati desa wajib bedah rumah minimal 10 rumah. Jika 287 desa berarti satu 2870 belum kabupaten, Provinsi dan pusat. Rata-rata 4-5 ribu yang dibedah selama 5 tahun.

“Tetapi kemiskinan turunnya sedikit. Sampai sempat curiga. Namun kami yakin BPS punya proses, hitung-hitungan sudah baku. Jadi ikut 14,1 persen,” terangnya.

Tapi indeks pembangunan manusia (IPM) cukup signifikan naik. Tahun 2022 IPM 70, sekarang 2023 menjadi 71,89. Hampir dua digit selama 2 tahun. “Ternyata yang menyokong pendidikan dan kesehatan. Jadi kontribusi  IPM dari dua sektor tersebut,” imbuhnya. (yon)