Grobogan-Inspirasiline.com. Pemerintah Kabupaten Grobogan meraih kinerja baik terutama dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Realisasi pendapatan daerah mencapai 100,36 persen dari rencana anggaran yang ditetapkan. Hal tersebut disampaikan Bupati Grobogan Setyo Hadi dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Grobogan di Ruang Rapat Utama DPRD Grobogan, Rabu (2/7/2025).
Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Forkopimda, kepala OPD, camat, dan tamu undangan, Bupati memaparkan detil kinerja pendapatan dan belanja daerah, termasuk jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang menyoroti sejumlah kendala teknis di lapangan.
“Realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 tercapai sebesar 100,36 persen dibandingkan rencana anggaran. Ini berkat kerja keras bersama dan dukungan DPRD,” papar Setyo Hadi.
Bupati memerinci, sektor pajak daerah dan retribusi daerah menjadi penyumbang terbesar. Seperti pendapatan dari retribusi kios melalui Dinas Perdagangan terealisasi 110 persen, bahkan retribusi penyediaan fasilitas pasar mencapai 130 persen dari target. Dari sektor pajak, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi andalan dengan realisasi Rp33,98 miliar atau 121,37 persen.
“Kami patut bersyukur karena di tengah tantangan perekonomian, pendapatan dari pajak daerah masih bisa dioptimalkan. Ini tidak lepas dari peran masyarakat yang semakin taat membayar pajak,” tambahnya.
Namun, di balik angka pendapatan yang menggembirakan, Bupati mengakui masih ada kekurangan pada belanja daerah. Berdasarkan laporan, realisasi belanja hanya mencapai 96,58 persen. Beberapa program strategis urung terealisasi sepenuhnya karena kendala teknis maupun perubahan kebijakan dari pemerintah pusat.
Salah satu contoh mencolok terjadi pada Dinas Kesehatan. Kegiatan belanja modal untuk pengembangan aset di RSUD Ki Ageng Selo dan RSUD Ki Ageng Getas Pendowo hanya terealisasi 32,42 persen. Penyebabnya, pendapatan BLUD rumah sakit belum mencukupi sehingga rencana pengadaan aplikasi rekam medis elektronik ditunda.
Sementara di sektor pendidikan, anggaran untuk pengembangan karir guru SMP hanya terealisasi 58,50 persen. Hal ini akibat perubahan kebijakan penilaian angka kredit (PAK) dari manual ke sistem daring melalui Platform Merdeka Mengajar, sehingga honor tim penilai tidak lagi dicairkan.
“Kami mengakui, masih ada program yang realisasinya belum sesuai target. Ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja SKPD ke depan,” tegas Setyo Hadi.
Selain pendapatan dan belanja, DPRD juga menyoroti masalah pencurian aset milik pemerintah daerah. Sejumlah fasilitas umum seperti besi pengaman lubang air di Alun-alun Purwodadi kerap raib digondol tangan jahil. Menanggapi hal itu, Bupati menegaskan komitmen penegakan hukum.
“Kami tidak akan diam. Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindak tegas pencurian aset pemerintah daerah. Ini aset milik publik, harus dijaga bersama,” tandasnya. (jk/abr)
