Grobogan-Insirasiline.com. Sebanyak 7 fraksi yang ada di DPRD Grobogan memberikan pemandangan umumnya atas Raperda penyertaan modal BUMD pada sidang paripurna ke 21 di ruang paripurna, Senin (7/7/2025).
Sidang yang dipimpin Wakil Ketua dewan Supardi RM itu dihadiri Bupati Grobogan Setyo Hadi, Sekda Anang Armunanto, jajaran forkompinda, para staf ahli dan Asisten, para Kepala OPD, Camat, para Direktur BUMD dan undangan lainnya.
Dari beberapa fraksi menyampaikan pemandangan umumnya, seperti fraksi PKB yang menyebut setoran Bank BPR BKK dan Bank Purwa Artha kepada Pemkab Grobogan jauh lebih besar yakni mencapai Rp. 12 M dan Rp.62 M sehingga dalam upaya meningkatkan PAD, fraksi ini memberikab saran agar kedua bank milik Pemkab Grobogan bisa dimerger saja menjadi Bank BPR Konvensional dan Bank BPR syariah.
Adapun Fraki PDIP dalam pemandangan umumnya hanya mengajukan pertanyaan yakni mohon penjelasan berapa penyertaan modal untuk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 serta Kabupaten / kota lainnya serta jumlah penyertaan modalnya yang diberikan kepada PT Jamkrida Jawa Tengah, kemudian Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan perkembangan kinerja Perumdam Purwa Tirta Dharma saat ini, berapa hutang yang ditanggung PDAM saat ini,
mohon penjelasan pengurusan Ijin SIPA ke BBWS ditahun Tahun 2023 yang sedang diupayakan perijinannya bagaimana perkembangannya saat ini, berapa jumlah piutang fihak ke tiga yang belum dibayar atau dilunasi dan solusi penagihannya dari Bank Purwa Artha, mohon penjelasan penyertaan modal TA. 2026 untuk Purwa Aksara dipergunakan untuk pengembangan bisnis usaha unit perbaikan dan pemeliharaan kendaraan, pembelian alat alat bengkel, pembelian alat cuci hidrolis dan steam apakah ada prospek keuntungan kedepannya, selanjutnya
mohon penjelasan bagaimana dengan deviden hasil dari penyertaan modal sebelumnya untuk PT Jamkrida, Perseroda Bank Purwa Artha.Perumda Purwa Aksara ditahun 2024 apakah hangus atau hilang.
Sedangkan Fraksi Hanura juga menyampaikan pertanyaan terkait rencana Pemda tersebut. Fraksi ini mohon penjelasan Likuiditas Keuangan masing-masing dari ke 4 BUMD tersebut Pada Tahun 2024 disamping itu juga mohon penjelasan sharing penyertaan modal dari Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / kota di Jateng kepada PT .Jamkrida Jawa Tengah Tahun 2026.
Fraksi Hanura mohon penjelasan perkembangan piutang pemerintah pusat yang belum dibayarkan dengan adanya Program MBR dari Perumdam Purwa Tirta Dharma.
Adapun Fraksi Karya Demokrat dalam pemandangan umumnya mohon penjelasan tentang kemampuan keuangan Daerah saat ini untuk penyertaaan modal dimaksud, jika kemampuan keuangan Daerah terbatas, Fraksi Karya Demokrat mengusulkan harap untuk dikaji kembali / dipertimbangkan ulang penyertaan modal dimaksud karena Tahun 2024 untuk PT Jamkrida Jawa Tengah, Perumda Minum Purwa Tirta Dharma, Perseroda Bank Purwa Artha, Perusda Purwa Aksara sudah menerima Penyertaan Modal mengapa diberi lagi penyertaan modal.
Selanjutnya Fraksi Karya Demokrat mohon penjelasan kinerja keuangan PT Jamkrida Jawa Tengah, Perumdam Purwa Tirta Dharma, Perseroda Bank Purwa Artha, Perusda Purwa Aksara Tahun 2024 serta mohon penjelasan yang dimaksud SAK EP dan CKPN mengapa menjadi kendala bagi Perseroda Bank Purwa Artha.
Selain itu Fraksi Karya Demokrat mohon penjelasan masih banyaknya pelanggan air Minum yang mengeluhkan kadar air yang keruh dan sering airnya tidak sampai ke rumah rumah seperti yang terjadi di Kecamatan Pulokulon air PDAM sering macet, penambahan pelanggan baru memperparah kran air tidak mengalir.
Demikian juga Fraksi Karya Demokrat mohon penjelasan perkembangan tindak lanjut dari Perusda Purwa Aksara yang membentuk anak perusahaan yang mengelola kerjasama migas di Kecamatan Gubug dengan Provinsi Jawa Tengah saat ini.
Sampai berita ini ditayangkan 3 fraksi masih menata narasi PU nya sehingga belum bisa dimuat. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada tahun 2026 Pemerintah Daerah Grobogan melakukan penyertaan modal kepada BUMD yakni PT. Jamkrida Jateng sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma sebesar Rp.2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah); Bank Purwa Artha sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan Perumda Purwa Aksara sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Usai penyampaian pemandangan umum fraksi fraksi, sidang ditutup secara resmi dan dilanjutkan pada sidang berikutnya. (jk)
