Mohammad Saleh: Upaya Pengentasan Kemiskinan Harus Efektif dan Terintegrasi

NEWS

SEMARANG (inspirasiline.com) – Persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan di Jawa Tengah. Meski angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, upaya penanganannya dinilai perlu terus ditingkatkan agar hasilnya lebih signifikan dan berkelanjutan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pembangunan yang memprioritaskan penanganan kemiskinan. Ia menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan program agar penurunan angka kemiskinan dapat tercapai secara optimal.

“Yang paling penting adalah setiap program dijalankan secara optimal setiap tahun, sehingga keberhasilan penurunan kemiskinan bisa lebih besar. Dengan begitu, persoalan ini tidak berkepanjangan dan dapat kita atasi bersama,” ujar Mohammad Saleh.

Menurutnya, seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah perlu terus mencari solusi melalui program-program yang tepat sasaran dan saling terhubung. Saleh menilai, peran seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam menciptakan langkah konkret yang dibarengi kebijakan terintegrasi.

“Kinerja pembangunan daerah akan lebih sinkron jika berbagai program berjalan dalam satu kesatuan. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, hasilnya akan lebih maksimal dan prosesnya lebih efektif,” katanya.

Saleh menambahkan, sinergi antarsektor menjadi kunci utama dalam menekan angka kemiskinan. Kolaborasi yang kuat diyakini mampu mempercepat capaian target pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen Pemprov Jateng dalam mengentaskan kemiskinan dengan menggandeng berbagai stakeholder. Ia mencontohkan penanganan kemiskinan di Kabupaten Pati yang melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta perangkat daerah secara terpadu.

Menurut Luthfi, Pemprov Jateng tidak dapat bekerja sendiri dalam mempercepat pengentasan kemiskinan maupun memperkuat ketahanan pangan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kebutuhan mutlak.

“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan,” ujar Ahmad Luthfi.

Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, Pemprov Jateng berharap upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *