Grobogan-Inspirasiline.com. Seluruh SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dari Program MBG tahun 2026 ini harus memenuhi standard operating procedure (SOP).
Hal tersebut harus diterapkan pada dapur SPPG karena untuk mengantisipasi kejadian keracunan makanan akibat program MBG yang kerap terjadi di daerah.
Hal itu disampaikan oleh DR. H. Edy Wuryanto, SKep., MKep anggota Komisi IX DPR RI dari FPDIP saat memberikan sambutannya pada acara pembukaan kick of sosialisasi Program MBG Tahun 2026 bersama Badan Gizi Nasional yang berlangsung di gedung Dewi Sri Kel. Danyang Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah pada Senin (2/2/2026).
Edy menyebut kejadian keracunan akibat makanan MBG yang sudah terjadi, kedepannya sangat tidak diharapkan, namun sebagai upaya untuk mengatasinya yakni dengan menerapkan SOP secara ketat, seperti sebuah SPPG harus memiliki pengelolaan limbah yang baik, harus memiliki SLHS (seritifikat lingkungan dan hygiene sanitasi makanan) dan sebagainya.
“Kepada mitra kami BGN, saya minta untuk semua SPPG di tahun 2026 ini mulai menerapkan SOP yang sudah ditetapkan” tegasnya.
Dalam acara tersebut, Edy Wuryanto disertai DR. Gunalan, MSi selaku Deputy Bidang Promosi dan Kerjasama BGN didampingi 2 orang tenaga ahli dari BGN.
Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Sugeng Prasetyo, SE., MM selaku Ketua Satgas Program MBG Kab. Grobogan, para Kepala OPD terkait diantaranya Kadisperindag, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Kesehatan, Kadis Peternakan, para Kepala SPPG se Kab. Grobogan, Korwil SPPI Grobogan dan Korwil KPPG se Kab. Grobogan serta para relawan.
Sementara dalam sambutannya, Wakil Bupati Sugeng Prasetyo selaku Ketua Satgas MBG Grobogan mengatakan program MBG merupakan solusi praktis dalam penyelesaian masalah gizi bumil, balita dan anak sekolah sehingga tidak terjadi masalah gizi seperti adanya stunting.
Wabup menyebut sejak Agustus 2025 dengan terbentuknya Satgas Percepatan MBG Kabupaten dan Kecamatan, program MBG di Kab. Grobogan berjalan dengan baik dan optimal.
Pengawasan terhadap SPPG selalu dilakukan oleh Satgas setempat, monev juga dilakukan. Terhadap peristiwa yang menimpa sebagian penerima manfaat di Gubug pada Januari 2026 lalu, Pemkab Grobogan telah menanganinya dengan baik dan ikut menanggung beaya perawatann korban di RS sehingga semuanya bisa diatasi dengan cepat.
Di Grobogan saat ini memiliki 135 SPPG yang telah terverifikasi tersebar di seluruh Kab.Grobogan dan semuanya siap melaksanakan SOP yang dipersyaratkan.
“Dengan demikian kedepan kejadian Gubug kemaren tidak terulang lagi” tegas Sugeng.
Acara kick of sosialisasi Program MBG 2026 ini selanjutnya diisi materi terkait gizi dan MBG oleh 2 orang tenaga ahli BGN.
Terpisah, Edy Wuryanto politisi asal Grobogan itu menegaskan program MBG pada intinya sebagai solusi masalah malnutrisi terhadap ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, anak balita dan anak sekolah.
Terkait bulan puasa mendatang, Edy mengatakan kebijakan BGN sudah ada bahwa program MBG tetap berjalan, tentang penyajiannya itu wilayah BGN, yang penting asupan gizi anak sekolah jangan sampai putus. ” Saya kira masih banyak cara lah dalam menyajikan MBG di bulan puasa nanti” ucapnya.
Saat disinggung adanya usulan masyarakat agar MBG diganti saja dengan uang, Edy menyampaikan wacana masyarakat boleh boleh saja, tetapi harus diingat untuk merubah kebijakan itu tidak mudah karena harus berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Menkeu, Bappenas dan sebagainya.
Hal senada juga disampaikan Dian Islamiati salah satu tenaga ahli BGN yang menyebutkan program MBG di bulan puasa tetap berjalan seperti biasa. Tahun 2026 ini, lanjut Dian, BGN meluncurkan program Makcomblang dimana dengan program tesebut BGN mengawinknan supllier seperti petani, peternak, nelayan, umkm, koperrasi dengan SPPG. Dengan demikian akan terjadi pasokan bahan yang berkelanjutan dan stabil. Selanjutnya efek dominonya akan terjadi sehingga roda ekonomi masyarakat tetap berjalan, Pemda diuntungkan.
” Jadi SPPG tak hanya memberikan makanan saja tetapi mampu menggerakkan ekonomi lokal” ujar nya. ( jk )
