Grobogan, Inspirasiline.com. Bertempat di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan digelar Rapat Paripurna ke-12 pada Rabu ( 24 /6/2026) dimulai pukul 09.00 WIB.
Rapat paripurna tersebut merupakan agenda penting dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Tahap Kedua, yaitu penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.
Sidang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Hj. Lusia Indah Artani, SE., MM. Lusia menyampaikan rapat ini diharapkan menjadi forum strategis bagi fraksi-fraksi DPRD untuk menyampaikan pandangan, masukan, kritik, maupun saran terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah tahun 2025.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah guna memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan, efektif, transparan, dan akuntabel.
Rapat Paripurna ke-12 ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mekanisme pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Semua fraksi DPRD Grobogan memberikan apresiasi terhadap perolehan opini WTP ke 11bagi keberhasilan pengelolaan keuangan daerah bagi Kabupaten Grobogan.
Sutarno, SH selaku juru bicara F PDIP menyampaikan berkurangnya pendapatan RSD Ki ageng Getas Pendowo Gubug dan memberikan pertanyaan kenapa terjadi penurunan tersebut.
Harnomo, SH juru bicara FPKB menyoroti tentang menjelang diselenggarakannya pilkades serentak agar Pemkab menginfokannya kepada seluruh warga.
Benny Susanto, ST juru bicara F Gerindra menanyakan kepada Dinas Pendidikan terkait realisasi belanja pendidikan dalam peningkatan kemampuan siswa SD dan SMP.
Drh Margono Endro Wahono dari F Karya Demokrat menyampaikan apresiasi kepada Pemkab atas diraihnya opini WTP dari BPK RI yang ke 11 kali nya. Fraksi ini menanyakan pendapatan yang turun dari sektor tenaga kerja. Untuk itu pihaknya minta penjelasan dinas terkait.
Sedangkan F-Keadilan Nasional melalui jubirnya Ahmad Sidik, SPd juga mengapresiasi kepada Pemkab atas diraihnya opini WTP yang ke 11 kalinya. Itu sebuah prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah, namun pihaknya tetap memberikan kontrol kepada daerah.
Muh. Qaniexna dari F- Hanura juga menyampaikan apresiasinya atas prestasi WTP yang diraih Kabupaten Grobogan yang ke 11 kalinya, dengan harapan semoga hal itu bisa dipertahankan. Pihaknya juga menanyakan realisasi Belanja Tak terduga digunakan untuk apa saja.
Adapun Fraksi penutup adalah Fraksi PPP melalui jubirnya Budi Prihdiyono menyampaikan selain apresiasinya terhadap perolehan WTP ke 11, juga menanyakan tentang realisasi pendapatan Dana Hibah ke BPPKAD dan minta perhatian kepada DLH.
Usai seluruh fraksi menyampaiksn pemandangan umumnya, sidang ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD Grobogan. (jk)
