Penulis: Daryono
REMBANG – inspirasiline.com
KALANGAN santri yang tergabung dalam Laskar Santri Nusantara, Kabupaten Rembang mengecam gerakan #2020GantiBupati, karena sudah mengarah pada aksi provokatif dan rawan memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Bertempat di salah satu rumah makan di Desa Sumberejo, Kecamatan Pamotan, Jumat (7/8) sore, Laskar Santri Nusantara menyerukan pernyataan sikap. Ketua Laskar Santri Nusantara DKC Kabupaten Rembang Roshikul Ilmi mengaku prihatin atas pemasangan baliho dan banner #2020GantiBupati, yang belakangan akhirnya ditertibkan Satpol PP.
Selain dipasang sembarangan dengan dipaku di pohon-pohon, baliho gerakan tersebut juga menggiring opini publik yang mengarah kampanye hitam terhadap bakal calon tertentu.
“Kita berusaha kritis melihat perkembangan dinamika politik di Kabupaten Rembang. Mohonlah jangan pakai cara-cara seperti itu,“ tandasnya.
Muhammad Nuril Anwar dari Dewan Pakar Laskar Santri Nusantara DKC Kabupaten Rembang menilai, gerakan #2020GantiBupati mirip seperti ketika Pemilu Presiden 2019, yang ramai dengan gerakan #2019GantiPresiden.
Kala itu membuat antarmasyarakat pendukung terbelah sedemikian hebat, sehingga sampai muncul sebutan “kecebong” dan “kampret” bagi masing-masing pendukung calon.
Dia tidak ingin iklim politik di Kabupaten Rembang yang sudah kondusif, kemudian dirusak oleh gerakan-gerakan yang rawan mengusik sendi-sendi kerukunan.
“Gerakan ini persis seperti di pilpres lalu, gerakan yang hingga hari ini imbasnya belum selesai. Kami nggak ingin di Kabupaten Rembang seperti itu Bagi kita beda pilihan nggak masalah, tapi tetap damai dan Pilkada berjalan aman. Kalau gerakan #2020GantiBupati dibiarkan, kami dari kalangan santri khawatir lama-lama bisa memicu kekerasan,“ beber pria warga Desa Rendeng Kecamatan Sale ini.
Di akhir kegiatan, Bidang Hukum dan Politik Laskar Santri Nusantara Shofwan Zaim, warga Desa Panohan, Kecamatan Gunem menyampaikan empat butir pernyataan sikap, yaitu melihat tensi politik yang berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat, untuk itu mendorong kepada penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta ulama untuk terus berperan aktif menyosialisasikan pemilu damai dan kondusif.
Menolak segala bentuk gerakan apa pun yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Termasuk gerakan #2020GantiBupati, karena gerakan tersebut patut diduga ditunggangi kelompok intoleran.
Menolak segala bentuk kampanye yang bermuatan kebencian, SARA, dan hoax.
Mengajak seluruh masyarakat Rembang untuk terus mendukung iklim demokrasi yang sehat, melalui gerakan kampanye damai, beretika, dan bermartabat.
Sebelumnya, gerakan #2020GantiBupati disuarakan oleh kelompok Paguyuban Mantan Petinggi Rembang (PMPR).
Seorang mantan kepala desa, Hasyim menyatakan gerakan ini murni karena kekecewaan mantan kades yang pernah menjagokan pasangan Abdul Hafidz-Bayu Andriyanto (Bupati dan Wakil Bupati saat ini –red) untuk maju dua periode. “Namun menjelang Pilkada 9 Desember 2020, justru pecah kongsi.Tidak ada yang menunggangi, tapi semata-mata karena kami merasa kecewa saja. Pengin Hafidz-Bayu dua periode, kok ini baru satu periode sudah pecah kongsi,“ ucap Hasyim.***
