Penulis: Yon Daryono
REMBANG | inspirasiline.com
PEMERINTAH desa (Pemdes) di Kabupaten Rembang mendesak Pemkab, Pemprov, dan kementerian atau pemerintah pusat menambah bantuan sosial (Bansos) seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), dengan alasan agar tidak menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.
Penambahan BLT DD sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk melanjutkan atau menambah kucuran BLT DD selama tiga bulan.
Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Rembang Jidan Gunorejo, Selasa (25/8) sore mengatakan, pada gelombang I (April-Juni), seluruh desa menyalurkan BLT DD selama tiga bulan sebesar Rp 600 ribu per bulan.
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 70 tahun 2020, seluruh desa diwajibkan menambah Bansos BLT DD selama tiga bulan sebesar Rp 300.000/bulan, sehingga total bantuan desa Rp 2.700.000 per KK.
“Saat ini baru beberapa desa yang sudah membagikan BLT gelombang II. Sebagian besar desa yang lain masih melakukan persiapan. Perkiraan saya, akhir Agustus ini mulai mencairkan,” ujar Jidan.
Dia mengatakan, rata-rata DD, dananya masih cukup. Namun ada pula desa yang tidak cukup, soalnya dana desa satu sama lain tidak sama.
Jidan berharap, program bantuan sosial lainnya dari tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat menyesuaikan, sehingga tidak timpang dengan BLT DD, karena ketimpangan itu bisa memancing kecemburuan masyarakat.
“Kami mendesak Bansos yang lain menyesuaikan. Dari lima program, baru Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos yang telah menambah. Itu pun hanya dua bulan, sebesar Rp 300.000/bulan. Sedang Bansos yang lain belum ada kabar. Ini sangat dissyangkan,” tandasnya.
Sekdes Waru Rembang Suhendrik, ketika dimintai tanggapan, mendukung sikap yang dilontarkan Jidan. Menurutnya, karena hampir seluruh DD dicurahkan untuk penanganan pandemi, sehingga di desanya tidak ada pembangunan fisik.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos-PPKB) Kabupaten Rembang Sri Wahyuni kepada media menyatakan, Bansos dari anggaran kabupaten Rp 200 ribu antara April sampai dengan Desember yang disalurkan melalui PD BPR BKK Lasem, tidak akan diperpanjang waktunya pada 2021, karena menyesuaikan anggaran daerah.
“Kemampuan anggaran daerah segitu, jadi belum ada rencana diperpanjang. Dari provinsi juga hanya 3 bulan. Per bulan Rp 210 ribu dalam bentuk sembako. Nilainya Rp 200 ribu, yang Rp 10 ribu untuk biaya penyaluran,” terang Sri Wahyuni.***
If you would like to obtain a great deal from this article then you have to
apply these techniques to your won website.