Penulis: Supriyani
SUKOHARJO | inspirasiline.com
SEBANYAK 20 buruh anggota Serikat Kerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo melakukan audiensi dengan Pimpinan DPRD Sukoharjo di Ruang Rapat Gedung B DPRD Sukoharjo, Senin (12/10/2020). Audiensi untuk menyampaikan aspirasi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law).
Audiensi SPRI dipimpin Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi dan dua wakilnya Giyarto dan Eko Sapto, serta anggota Komisi IV dan perwakilan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispenaker) Pemkab Sukoharjo.
Audiensi sempat berjalan alot. Sebab, Pimpinan DPRD Sukoharjo sendiri belum menerima salinan draft UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI.
Saat memberikan keterangan persnya, Ketua SPRI Sukoharjo Sukarno mempertanyakan sikap dari DPRD Sukoharjo terkait UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh.
“Pembahasan UU Omnibus Law ini sangat tertutup dan harusnya sebelum disahkan, disosialisasikan dulu bagi yang terdampak,” ungkap Sukarno. “Apalagi DPRD Sukoharjo merupakan perwakilan untuk masyarakat di Sukoharjo. Harusnya sudah ada komunikasi dengan DPR RI soal draft UU Cipta Kerja,” imbuhnya.
Sementara Ketua DPRD Sukoharjo Wawan Pribadi mengatakan, pihaknya belum menerima salinan UU Cipta Kerja (Omnibus Law). “Kami juga belum terima isi UU Cipt kerja. Karenanya, kami belum bisa menanggapi poin-poin yang dipermasalahkan oleh SPRI Sukoharjo,“ tandas Wawan.
Meski demikian, secara prinsip, pihaknya menerima aspirasi resmi secara tertulis dari buruh dan akan menyampaikannya ke pemerintah pusat.
Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, Agus Sumantri mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan tanggapan mengenai aspirasi buruh tersebut.
“Kami menyarankan kepada SPRI Sukoharjo untuk berkoordinasi dengan SPRI Pusat, untuk menempuh jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ujarnya.***
amoxicillin 500 mg capsule: amoxil online – amoxicillin 500mg price
generic for amoxicillin