Kadisdikbud Sragen Suwardi Sarankan GTT-PTT Daftar BPJS Ketenagakerjaan

Penulis: Sugimin
SRAGEN | inspirasiline.com

MENYUSUL perpanjangan Program Subsidi Gaji Bantuàn Langsung Tunai (BLT) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Kartu Prakerja, dan Bantuan Sosial Tunai sampai 2021, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen Suwardi menyarankan kepada guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di tingkat TK-SMP untuk segera mendaftarkan diri ke Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Pendaftaran bisa dikoordinir oleh Koordinator Wilayah Pendidikan (Korwildik) kecamatan atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S). Bisa juga mendaftar melalui sekolah masing-masing. Kami tidak bisa memerintahkan, karena memang tidak ada dasarnya. Sebaiknya yang bersangkutan menyadari akan pentingnya jaminan sosial,” kata Kadisdikbud Suwardi kepada inspirasiline.com di ruang kerjanya, Kamis (15/10/2020).

Perisai, salah satu agen BPJS Ketenagakerjaan Sragen Sugimin mengatakan, fungsi dan manfaat Kartu BPJS Ketenagakerjaan sudah disosialisasikan kepada kepala sekolah dasar hingga kepala sekolah lanjutan sejak 2019, namun kesadaran masyarakat, termasuk GTT-PTT masih kurang, terutama yang di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Kepala Kantor Kemenag Sragen Hanif Hanani, beberapa waktu lalu mengatakan, untuk madrasah tsanawiyah (MTs) negeri, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pendaftaran melalui MTs negeri.

“MTs negeri itu satuan kerja (satker) sendiri. Jadi kewenangan tesebut bukan di bawah Kemenag,” tuturnya.

Sumber inspirasiline.com di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sragen menyebutkan, setelah Presiden RI Joko Widodo berpidato tentang perpanjangan Bansos hingga 2021, beberapa waktu lalu, kini banyak sekolah dari tingkatan pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) mendaftarkan guru dan karyawannya ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Sragen, termasuk MTs dan Madrasah Aliyah (MA) Al Hikmah Tanon, SMA 3 PGRI Tanon, serta SMP IT dan SMK di bawah Yayasan Tunas Harapan.

Ketua Yayasan Tunas Harapan Tugimin menjelaskan, semua kepala sekolah menyadari pentingnya jaminan sosial yang pasti. Karenanya semua guru dan karyawan didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan supaya tenang dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar (KBM).

“Kami belum mampu membayar sesuai harapan para guru dan karyawan, maka saya minta didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, walaupun juga sudah didaftarkan ke BPJS Kesehatan,” tandas Tugimin kepada inspirasiline.com, beberapa waktu lalu.***