Gerakan Bu Mirah Siap Bangun Perekonomian Sragen

Penulis: Sugimin | Editor: Dwi NR
SRAGEN | inspirasiline.com

Pandemi Covid-19 berdampak negatif pada perekonomian. Banyak pengusaha kesulitan menambah modal atau memasarkan produknya. Tapi, Gerakan Bu Mirah siap bangun perekonomian Kabupaten Sragen.

PELAKSANA Tugas (Plt) Direktur PT Trading and Investmen (Getrade) Sragen Haryati mengajak para pelaksana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama-sama pemerintah dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) membangun perekonomian Sragen melalui Gerakan Kakak Asuh Badan Usaha Milik Daerah (Bu Mirah) bagi 60 UMKM.

Program Bu Mirah diinisiasi Haryati, yang juga Kasubag Pembinaan BUMD Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, bertujuan memfasilitasi UMKM dalam perizinan, pendampingan, menajemen keuangan, sampai pemberian kredit terjangkau untuk pemberian atau penambahan permodalan.

Haryati ingin mewujudkan kerjsama saling menguntungkan antara BUMD dan UMKM, mulai dari perizinan, modal kerja, dan pemasaran. Diharapkan, melalui gerakan ini, pendapatan asli daerah (PAD) meningkat dan UMKM sejahtera.

“Untuk tahap awal kami menjajaki 146 pelaku UMKM yang tergabung dalam Paguyuban Gading Sukowati. Saya ikut terlibat dalam perkembangan paguyuban itu, karena dulu hanya 30 pelaku UMKM. Ternyata di paguyuban itu sudah ada kesadaran untuk saling membantu antar-UMKM, terutama di bidang pemasaran. Persoalan UMKM itu terletak pada modal dan pasar. Di era pandemi ini, pemasaran menjadi sulit,” ujar Haryati, saat dihubungi inspirasiline.com melalui ponselnya, Minggu (25/10/2020).

4 BUMD Perbankan
Haryati bakal menggandeng empat BUMD perbankan untuk menjadi Kakak Asuh UMKM, yakni PT Bank Perkrediran Rakyat (BPR) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Karangmalang, PT BPR Syariah Sukowati, PT BKK Jateng Cabang Sragen, dan PD BPR Joko Tingkir Sragen.

Sebagai kakak asuh, empat BUMD perbankan itu harus membantu UMKM untuk perizinan.

Problemnya, menurut Haryati, banyak UMKM yang belum memiliki izin produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal, dan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kami baru proses mendata UMKM yang belum memiliki tiga jenis perizinan itu. Kami masih fokus di Paguyuban Gading Sukowati. Tapi ke depan diharapkan muncul Gading-Gading yang lain. Data di Dinas memang ada 60 UMKM. Kami akan nyasar mereka secara bertahap,” tuturnya.

Haryati menjelaskan, perizinan itu dibutuhkan ketika UMKM hendak masuk ke pasar modern, seperti minimarket dan supermarket. Namun, pasar modern tidak mau menerima bila belum ada izin kesehatan dan sertifikasi halal.***