Gus Alam Minta Dana Desa Dimaksimalkan Tanggulangi Dampak Pandemi

NEWS

Penulis: Eko Purwanto
KENDAL | inspirasiline.com

DANA Desa (DD) mengalami kenaikan dari Rp 71 triliun menjadi Rp 72 triliun pada 2021. Kenaikan anggaran ini diharapkan dapat dimaksimalkan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 sekaligus mengangkat kesejahteraan warga desa.

Anggota Komisi XI DPR RI, Alamudin Dimyati Rois (Gus Alam) mengatakan, Dana Desa untuk tahun 2021 telah disahkan.

ANGGOTA Komisi XI DPR RI, Alamudin Dimyati Rois (Gus Alam) dalam Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kendal.

Sebagai wakil rakyat, Gus Alam telah berupaya maksimal untuk memperjuangkan kenaikan DD. Sebaliknya, putra dari ulama kharismatik KH Dimyati Rois ini berharap, kenaikan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa.

“Sebagai penyambung lidah panjenengan semua, saya akan terus perjuangkan agar Dana Desa bisa terus naik dari tahun ke tahun. Tapi saya juga minta, agar Dana Desa ini benar-benar dimaksimalkan untuk mengangkat kesejahteraan warga. Termasuk di masa pamdemi sekarang ini, bisa digunakan untuk menanggulangi dampaknya,” kata Gus Alam, Rabu (4/11/2020).

Evaluasi Kebocoran
Gus Alam meminta agar Dana Desa dievalusi, karena banyaknya temuan kebocoran dalam penggunannya di sejumlah daerah.

Terkait hal ini, dia meminta BPKP, Inspektorat, dan instansi pemerintah terkait lainnya untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada para kepala desa selaku pengguna anggaran.

“Saya percaya para kepala desa ini punya niat baik untuk memajukan desanya. Jangan sampai hanya karena masalah kesalahan administrasi, mereka nantinya berhadapan dengan hukum. Inilah yang perlu kita antisipasi,” pintanya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi (BPKP) Jawa Tengah menggelar Workshop Monitoring dan Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kendal dalam rangka Pengelolaan Dana Desa yang Cepat, Tepat dan Terpadu sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19.

Hadir anggota Komisi XI DPR RI, Alamudin Dimyati Rois, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Kakanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah, Pimpinan BPKP Pusat, dengan peserta OPD terkait, Forkopimda, camat, dan kepala desa.***

Bagikan ke:
baca juga:  Di Rembang, Tiga Calon Petugas Sensus Penduduk Reaktif Covid-19

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *