Penulis: Sugimin
SRAGEN | inspirasiline.com
RATUSAN pasien dan tenaga kesehatan (nakes) sejumlah rumah sakit di Kabupaten Sragen kehilangan hak pilihnya pada Pilkada 2020, Rabu (9/12/2020).
Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soehadi Prijonegoro Sragen dan RSUD dr Soeratno Gemolong, lebih dari 150-an pasien harus kehilangan hak pilihnya karena tak bisa mencoblos.
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyebut, meski tenaga medis sudah bersiap, hingga habis waktu tidak ada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang datang ke dua rumah sakit tersebut.
“Kami minta teman-teman KPU untuk lebih bersiap ya, seperti kemarin di rumah sakit, petugas KPPS tidak ada yang datang. Di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen tidak ada, di RSUD dr Soeratno Gemolong juga tidak ada,” ujar Yuni, panggilan akrab Bupati, ditemui inspirasiline.com di Ruang Rapat Kantor Bupati Sragen, Kamis (10/12/2020).
Berdasarkan laporan yang diterimanya, ada lebih dari 100 pasien di RSUD dr Soehadi Prijonegoro yang kemarin sudah siap mencoblos. Kemudian dokter dan tenaga medis juga sudah menunggu.
Bahkan seluruh tenaga medis sudah menyatakan kesiapannya untuk menerima petugas. Namun ternyata petugas KPPS yang ditunggu tak nongol juga.
Karena tidak ada petugas KPPS yang datang, lanjut Yuni, para pasien itu terpaksa kehilangan hak pilih.
“Dokter perawat sudah siap, tapi petugas nggak ada yang datang. Ini berarti kan ada beberapa (pasien) yang mau menggunakan hak pilihnya tidak bisa, karena ketakutan dari petugas,” tuturnya kecewa.
Lebih 100 Orang
Bupati Yuni Sukowati mengatakan, jumlah pasien yang kehilangan hak pilih berjumlah lebih dari 100 orang. Putri sulung mantan Bupati Sragen Untung Wiyono ini menduga, kejadian yang sama juga terjadi di 10 rumah sakit lain di Sragen.
“Padahal di RSUD dr Soehadi Prijonegoro saja per hari ini ada 100 pasien. Belum di RSUD dr Soeratno Gemolong, saya belum dapat laporan jumlahnya. Yang tadi sudah laporan sama saya dari RS negeri, yang lain belum saya cek. Tapi yang jelas, kalau dari sampling dua RS besar di Sragen saja petugas tidak berani, mungkin di tempat lain juga,” katanya.
Yuni berharap, pihak penyelenggara Pilkada mencarikan solusi bagi para pasien agar tetap bisa menyaluran hak pilih. Hal tersebut sebenarnya sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagi para pasien isolasi mandiri di Technopark Sragen.
“Mungkin seharusnya dicarikan solusi seperti yang dilakukan di Technopark. Kemarin sudah disimulasi, alhamdulillah bisa. Tapi kenapa yang di rumah sakit tidak bisa?” keluhnya.
Ketua KPU Sragen Minarso yang dikonfirmasi inspirasiline.com melalui ponselnya mengaku, belum mendapatkan laporan mengenai para pasien yang gagal menyalurkan hak pilihnya tersebut.
Pihaknya mengaku akan melakukan klarifikasi secara berjenjang.
“Kita baru konsentrasi kepada PPK, PPS, dan KPPS. Kami belum mampu atau kepikiran untuk mencari informasi apa yang terjadi di luar. Belum ada laporan seperti itu. Kalau ada dugaan satu-dua, nanti kita klarifikasi secara berjenjang,” ujarnya.***
