Penulis: Laras Gandaningrum
SEMARANG | inspirasiline.com
PONDOK pesantren (ponpes) menjadi lembaga pendidikan yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi Covid-19. Sejauh ini ponpes yang memiliki ribuan santri sangat rentan terhadap penularan Corona.
Untuk itu pengawasan dan pendampingan dari pemerintah sangat diperlukan, agar para santri tetap sehat dan lancar dalam menimba ilmu.
Persoalan yang muncul di ponpes dikupas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah, yang mengusung tema ”Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 serta Kesiapan Pondok Pesantren dalam Menghadapi Era Adaptasi Baru di Tengah Pandemi Covid-19” di Lantai IV Gedung Berlian Semarang, Senin (4/1/2021).
Butuh GeNose
Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah H Sarif Abdillah mengemukakan, banyak keterbatasan yang dialami ponpes untuk menjalankan tatanan baru di tengah pandemi Covid-19.
“Terbatasnya sarana di pondok pesantren tidak sebanding dengan banyaknya santri yang menuntut ilmu,” ungkapnya.
FGD menghadirkan Gubernur Ganjar Pranowo, Ketua MUI Jateng KH Ahmad Darodji, dan Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) KH Abu Khoir.
Selain itu juga hadir pejabat dari Kemenag Jateng, Dinas Kesehatan, anggota Fraksi PKB, dan beberapa pengasuh pondok pesantren.
“Kami berharap FGD memberikan ruang komunikasi bagi pengambil kebijakan dan para pengasuh pondok pesantren dalam upaya melindungi warga ponpes dari Covid-19,” ujar wakil rakyat yang duduk di Komisi B ini.
Sarif menggarisbawahi pentingnya pendampingan Pemprov Jawa Tengah kepada ponpes yang selama ini punya andil besar dalam mendidik generasi muda. Dalam hal ini, Pemprov diminta memberikan bantuan GeNose, alat deteksi Covid-19 lewat embusan napas buatan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang bisa mendeteksi Covid-19 dalam waktu 3 menit.
“GeNose sangat efektif untuk mengontrol kesehatan para santri,” tutur Sarif.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah H Sukirman mengatakan, harus ada terobosan-terobosan dan tindakan nyata agar dana bantuan penanganan Covid-19 di ponpes dapat diwujudkan.
Sekretaris DPW PKB Jawa Tengah ini mengingatkan pula agar FPKB mendorong dan menindaklanjuti Undang-Undang Pesantren. Di antaranya dengan mengawal peraturan daerah (Perda) dari UU tersebut.
Sosialisasi Vaksin
Pentingnya mendampingi dan melindungi para kiai agar tidak terkena paparan Covid-19 juga disampaikan KH Ahmad Darodji. Untuk itu, para para pengasuh ponpes perlu diprioritaskan mendapatkan vaksin Covid-19.
“Adanya materi tentang virus Corona yang membahayakan dan kehalalan vaksin untuk pencegahan, juga perlu disampaikan oleh para penceramah di masjid,” terangnya.
Dalam diskusi ini, Gubernur Ganjar Pranowo kembali menegaskan “vaksin” yang utama untuk mencegah tertularnya Covid-19 adalah 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Semua warga harus menyadari virus Corona begitu cepat menular, terutama kepada orang-orang yang berkerumun dan tidak mematuhi protokol kesehatan.
“Semua warga harus berusaha agar tidak terpapar corona. Pemprov Jawa Tengah terus berupaya memberikan pelayanan kepada warga yang terpapar Covid-19 dan berusaha keras menghentikan penyebaran virus tersebut,” katanya.
Keberadaan 62.560 dosis vaksin Sinovac yang telah tiba di Jawa Tengah juga akan diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjadi target pertama. Selanjutnya untuk tahap kedua adalah pelayanan publik.
Ketua FKPP KH Abu Khoir mengakui, di pondok pesantren selalu melaksanakan ibadah dan kegiatan secara berjamaah.
“Adanya kebiasaan tersebut menyulitkan untuk menjaga jarak. Namun dengan melaksanakan protokol kesehatan lainnya, seperti memakai masker, mencuci tangan, pembatasan keluar-masuk pondok, tidak ada kunjungan orangtua ke pondok, dan santri melakukan rapid test ketika masuk pondok dapat mencegah penularan Covid-19,” terangnya.***
