Pengaspalan Jalan Batal, Warga Desa Pengkok Berunjuk Rasa

Penulis: Sugimin
SRAGEN | inspirasiline.com

PULUHAN warga Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen menggelar unjuk rasa di halaman balai desa setempat, Selasa (12/1/2021). Mereka meminta pertanggungjawaban Kepala Desa (Kades) Sugimin terkait batalnya kegiatan pengaspalan 18 ruas jalan pada 2020 lalu.

Pantauan inspirasiline.com di lokasi, warga berdatangan dengan membentangkan spanduk dan poster. Salah satu spanduk bertuliskan, ”Jogolah desaku, jangan dikhianiati.”

Terdapat pula poster bertuliskan, “Yang jatuh itu pesawat Sriwijaya Pak Lurah, kenapa Rp 570 juta ikut jatuh.”

Warga memprotes Kades Pengkok Sugimin, karena tidak bisa merealisasikan pengaspalan 18 ruas jalan yang bersumber dari Bantuan Khusus Keuangan (BKK) senilai Rp 570 juta pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sragen 2020.

Dana tersebut akhirnya dikembalikan ke kas daerah (Kasda), karena tidak bisa dibelanjakan. Warga menuntut sang kades mundur dari jabatannya, jika tak mampu bertanggungjawab atas dikembalikannya BKK senilai Rp 570 juta itu.

“Pada 30 November, BKK itu sebenarnya sudah masuk ke rekening desa. Seharusnya, proyek pengaspalan hotmix jalan itu terlaksana hingga akhir Desember. Namun, hingga Januari dan sudah berganti tahun, pekerjaan belum terlaksana. Malah dana itu dikembalikan ke kasda,” ujar Sudarno, warga RT 13 Pengkok, saat ditemui wartawan di lokasi.

Sudarno menyayangkan, dana senilai Rp 570 juta itu akhirnya balik ke Kasda. Padahal, kondisi aspal jalan di perdukuhan di Desa Pengkok sudah banyak yang rusak, sehingga mendesak untuk diperbaiki.

“Sebagai warga biasa, kami berharap jalan itu segera diperbaiki. Kalau dana sudah ada, tapi jalan tak kunjung diperbaiki, itu artinya pak lurah tidak bisa bekerja. Sangat disayangkan dana itu kembali ke Kasda,” ujarnya.

Audiensi
Saat di depan balai desa terjadi unjuk rasa, sebagian warga mengikuti audiensi dengan kades. Audiensi itu juga dihadiri dua anggota DPRD Sragen, yakni Sugiarto dan Hagung Susilo Bayu Aji.

Kebetulan BKK senilai Rp 570 juta itu cair melalui aspirasi yang dibawa oleh kedua politikus PDIP dan Gerindra tersebut. Hadir pula Camat Kedawung Nugroho Dwi Wibowo.

Pada kesempatan itu, Sugiarto mengaku kecewa dengan dikembalikannya BKK Rp 570 juta itu ke Kasda. Menurutnya, kejadian itu menandakan kades tidak bisa bekerja.

Dia menegaskan, BKK yang kembali ke Kasda akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang menjadi sumber pendapatan pada APBD 2021. Oleh sebab itu, BKK itu tidak bisa ditarik kembali.

“Kalau ada kendala seharusnya bisa direkayasa bagaimana baiknya. Yang jelas ini menandakan pak kades tidak bisa bekerja,” sesalnya.

Sementara itu, Kades Sugimin sempat menemui warga yang berunjuk rasa di depan balai desa. Sugimin meminta maaf atas dikembalikannya BKK ke Kasda, karena proyek perbaikan jalan tidak bisa direalisasikan.

Sugimin mengaku siap bertanggungjawab atas gagalnya perbaikan jalan di 18 ruas tersebut.

“InsyaAllah siap {bertanggungjawab}. Yang penting sekarang masyarakat semua guyub rukun. Yang sudah ya sudah, yang belum mari sama-sama lebih hati-hati. Ini jadi catatan saya pribadi dan perbaikan di tahun berikutnya,” jelas Sugimin kepada warga yang berunjuk rasa.***