Penulis: Yokanan
BLORA | inspirasiline.com
BUPATI Blora Arief Rohman didampingi Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati mengikuti agenda Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Blora, Rabu (9/6/2021).
Rapat dipimpin Ketua DPRD HM Dasum, dihadiri Wakil Ketua dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekda, dan Kepala OPD Pemkab Blora.
Sebelumnya, pada Rabu (9/6/2021) pagi, terlebih dulu dilaksanakan rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tersebut. Pemandangan fraksi-fraksi yang disampaikan melalui dua orang juru bicara.
Juru bicara pertama, mewakili gabungan fraksi-fraksi, Anif Mahmudi. Juru bicara kedua dari Fraksi Demokrat-Hanura, Iwan Krismiyanto.
Setelah rapat paripurna pemandangan fraksi selesai, Rabu (9/6/2021) siang diadakan Rapat Paripuna Jawaban Bupati Blora atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Blora dan dilanjutkan dengan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020.
Bupati Blora menjawab masukan maupun saran dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blora.
Terkait pelayanan publik, salah satunya dengan menghadirkan pelayanan yang lebih mudah bagi masyarakat Blora, dengan membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Kami akan selalu berusaha mewujudkan harapan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik melalui tagline ‘Sak Jongok’an, Beres’, sehingga diharapkan segala keperluan masyarakat dapat diselesaikan sekali duduk di MPP,” kata Bupati.
Terkait pertanian, dengan kondisi ketersediaan pupuk yang tidak mencukupi kebutuhan petani, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga akan melakukan pembinaan pada distributor maupun pengecer, untuk memastikan kelancaran distribusi pupuk pada petani.
Kemudian, melalui penyuluh pertanian di lapangan, turut mendorong penggunaan pupuk organik, dengan memberikan penyuluhan pembuatan pupuk organik pada kelompok tani.
“Terkait dengan harga gabah yang di bawah standar pada musim panen, dari Bulog sudah melakukan serapan gabah, di Kabupaten Blora terdapat 22 lumbung pangan yang di dalamnya ada gudang untuk menampung gabah petani. Dan sebagai upaya untuk perbaikan harga jual gabah pada musim panen, maka melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM telah dibentuk BUMP (Badan Usaha Milik Petani),” tambahnya.
Selanjutnya, untuk peningkatan hasil peternakan di Kabupaten Blora, Pemkab Blora akan bertindak sebagai penghubung antara peternak di Kabupaten Blora dengan PD Dharmajaya, dengan melibatkan perbankan.
Kaitannya dengan infrastruktur, dalam rangka peningkatan penunjang keselamatan jalan di Kabupaten Blora. Kemudian menjadikan perbaikan dan peningkatan jalan sebagai prioritas.
“Perbaikan dan peningkatan jalan akan menjadi prioritas dalam menetapkan anggaran tiap tahunnya. Anggaran infrastruktur jalan pada APBD perubahan tahun anggaran 2021 akan ditingkatkan secara maksimal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja di seluruh OPD, termasuk belanja tidak langsung dan belanja pegawai OPD,” terangnya.
Ditambahkan Arief Rohman, kaitannya dengan kekosongan perangkat desa yang ada, ditargetkan agar pada tahun ini dapat segera diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan meminimalisasi permasalahan yang muncul. Juga Pilkades Biting, Kecamatan Sambong pun akan dijadwalkan pada tahun ini.
“Menyikapi kekosongan perangkat desa yang ada, berdasarkan Rapat Koordinasi antara Bupati Blora, Tim Pembina Teknis Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa serta Camat se-Kabupaten Blora pada 13 April 2021, untuk pengisian perangkat desa ditargetkan tahun ini selesai dilaksanakan” bebernya.
Selanjutnya, beberapa hal lain meliputi upaya-upaya untuk peningkatan PAD, memacu perkembangan BUMDes, upaya Pemkab Blora mengantisipasi musim kemarau dan kasus kesulitan air, upaya preventif bahaya kebakaran rumah dan hutan, penertiban tempat hiburan, termasuk penyeimbangan rasio guru dan murid melalui membuka lowongan CPNS, dan regrouping sekolah yang pada tahun ini rencananya menyasar sebanyak 14 SD.
Usai penyampaian jawaban oleh Bupati, agenda dilanjutkan dengan Laporan Badan Anggaran DPRD, lalu penandatanganan berita acara, dan dilanjutkan persetujuan bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020. Bupati kemudian juga melaporkan capaian kinerjanya melalui Program 99 Hari.
“Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami juga melaporkan capaian kinerja kami melalui Program 99 Hari yang telah kami canangkan dan kami sampaikan pada Rapat Paripurna 26 Februari 2021,” kata Bupati.
Di antaranya, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Blora yang telah diresmikan, Bupati Ngantor di RS, “Ngopeni Kadang Kekurangan” melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), kemudian dilanjutkan dengan launching “Satu Data Blora” pada hari yang sama.
Kegiatan Blora Mengaji juga sudah berlangsung dan Kartu Blora Mengaji telah diluncurkan oleh Sekjen Kemenag RI.
Kemudian, sudah dilaksanakan Musrenbang Keren (Lansia, Kelompok Rentan, Difabel, Pemuda, Perempuan dan Anak), Satgas Pupuk telah terbentuk, membuat grand design peternakan terpadu dari hulu sampai hilir, Ngopi Bareng dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat, dan koordinasi lintas sektoral.***
