Jelang PPKM Darurat Jawa-Bali, Bupati Blora Jalin Koordinasi Toga-Tomas

NEWS

Penulis: Yokanan
BLORA | inspirasiline.com

BUPATI Blora Arief Rohman bersama jajaran Forkopimda dan OPD terkait, Jumat (2/7/2021) menggelar sosialisasi dan rapat koordinasi terkait Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Kabupaten Blora, di Pendopo Rumah Dinasnya.

Kegiatan melibatkan berbagai pihak, di antaranya tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas), organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan (ormas), Paguyuban Pedagang dan Pengusaha Kabupaten Blora, serta berbagai pihak terkait, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Selain untuk menyosialisasikan kebijakan PPKM Darurat dari pemerintah pusat, kegiatan tersebut sekaligus untuk menyerap masukan dan saran dari berbagai pihak.

BUPATI Blora Arief Rohman bersama jajaran Forkopimda dan OPD terkait, saat sosialisasi dan rapat koordinasi terkait Pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kabupaten Blora, di Pendopo Rumah Dinasnya.

“Kami mohon masukan saran dari bapak-ibu semua, terkait dengan pemberlakuan PPKM Darurat di Kabupaten Blora ini, perlu untuk kita bersama kompak, karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah. Tentu sinergi yang kita harapkan, agar angka Covid-19 ini bisa turun,” ucap Bupati.

Acara diawali dengan mendengarkan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan PPKM Darurat Jawa-Bali melalui video wall yang terpasang di Pendopo Rumah Dinas Bupati.

Selanjutnya Bupati Arief Rohman menyampaikan bahwa Blora menjadi salah satu daerah yang akan melaksanakan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021.

Berdasarkan data yang dirilis pemerintah pusat, Kabupaten Blora masuk dalam kategori level 3.

Bupati mengungkapkan, Pemkab Blora akan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran atau Instruksi.

“Termasuk Blora ini juga diberlakukan mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Ada beberapa aturan yang menjadi poin dalam PPKM Darurat ini. Nanti lebih detil akan kita terbitkan Surat Edaran atau Intruksi, kita juga sedang menunggu aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati memaparkan poin-poin kebijakan dari pemerintah pusat terkait PPKM Darurat Jawa-Bali. Beberapa hal meliputi pengetatan aktivitas masyarakat, serta upaya penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi.

baca juga:  Ribuan P3K Brebes Sumringah Terima SK

“Percepatan vaksinasi dan upaya 3T (testing, tracing, treatment) perlu untuk terus ditingkatkan. Kita harapkan ketika pemulihan dari Covid-19 ini bisa tercapai, pertumbuhan ekonomi juga bisa kita capai,” jelas Arief Rohman.

Dikatakannya, PPKM Darurat in menjadi upaya bersama dalam penanganan laju penyebaran Covid-19.

“Semoga ikhtiar ini dapat menurunkan kasus terkonfirmasi positif dan menurunkan BOR di rumah sakit hingga menurunkan angka kematian akibat Covid-19,” pungkasnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan koordinasi dengan berbagai pihak, sekaligus untuk menyosialisasikan kebijakan dari pemerintah pusat terkait PPKM Darurat.

Usai agenda tersebut, Pemkab Blora akan segera menindaklajuti dan siap melaksanakan PPKM Darurat mulai 3 Juli 2021 esok.***

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *