Wabup Tri Yuli Setyowati Minta Perangkat Daerah Segera Laporkan Inovasi

INOVASI

Penulis: Yokanan | Editor: Dwi NR
BLORA | inspirasiline.com

WAKIL Bupati Blora Tri Yuli Setyowati memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Inovasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, di Ruang Pertemuan Lantai II Bappeda Blora, Selasa (10/8/2021).

Mewakili Bupati Arief Rohman, Wabup Tri Yuli menyampaikan agar perangkat daerah terus melakukan inovasi dalam menghadirkan pelayanan pada masyarakat.

Pihaknya juga mendorong agar inovasi dapat dilaporkan, untuk indeks inovasi daerah di tingkat nasional.

“Jadi inovasi yang dilakukan di tahun lalu itu juga bisa dimasukkan. Tapi di tahun 2021 ini input datanya inovasi di tahun 2019 dan 2020 yang sudah dilakukan bersama,” ungkap Wabup.

Terkait dengan inovasi ini, Tri Yuli meminta untuk saling kerjasama. Karena ada anggaran Rp 212 miliar, yang sudah disiapkan pemerintah pusat untuk insentif daerah terkait inovasi ini.

“Bapak-Ibu, di sela-sela kesibukan, saya minta kita satu mindset, satu gagasan memasukkan inovasi kita ke Kemendagri,” tegasnya.

Wabup meminta instansi memasukkan data tersebut, karena daerah dibatasi sampai 17 September 2021, sehingga akhir Agustus untuk segera dapat di-input.

“Saya sampaikan, dari 70 instansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Blora, ternyata hanya 29 instansi yang telah melakukan inovasi. Dan untuk OPD yang belum menyampaikan, monggo segera menyampaikan inovasinya,” tandasnya.

“Instansi yang sudah mengirimkan inovasi, utamanya DPMPTSP, Setda, DPPKAD, Bappeda, dan Dukcapil. Yang belum mengirimkan segera mengirimkan, karena untuk penanganan situasi di tahun ini,” lanjut Wabup.

Tri Yuli Setyowati berharap, intansi tidak usah ruwet, karena yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan yang cepat dan mudah. Jadi kalau bisa masyarakat tidak perlu datang ke pelayanan, tapi kalau bisa datangkan pelayanannya.

baca juga:  Menristek Bambang Brodjonegoro Puji Teknologi UPVC

“Pesan Pak Bupati, inovasi ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, jangan hanya judul saja untuk sekadar laporan,” tegasnya.

Sementara Plt Kepala Bappeda Aunur Rofiq menjelaskan, indeks inovasi daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaruan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

“Indeks inovasi daerah ini berfungsi untuk bank data daerah, wadah pelaporan, instrumen pengukuran, dan indikator penyelenggaraan pemerintah daerah,” ungkap Aunur Rofiq.

Dalam kesempatan ini, Sekda juga menyampaikan agar tahun 2021 indeks inovasi daerah Kabupaten Blora dapat ditingkatkan lebih baik.

“Jangan nanti di 2021 peringkat inovasi daerah ini menurun. Maka harus ditingkatkan inovasinya,” tegasnya.

Sekda Aunur Rofiq menjelaskan, keberadaan inovasi tersebut akan berkaitan dan berpengaruh pada dana insentif daerah (DID).

Turut hadir dalam rapat tersebut, Sekda, Asisten Administrasi Umum Sekda, dan kepala OPD terkait.***

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *