Progata: Ada Dugaan Manipulasi Masa Kerja Guru Honorer

EDUKASI

Penulis: Yokanan
BLORA | inspirasiline.com

PERSATUAN Guru dan Pegawai Tidak Tetap (Progata) Kabupaten Blora mengungkap banyak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Salah satu kecurangan tersebut adalah banyaknya manipulasi data pengabdian yang diduga dilakukan sejumlah kepala sekolah.

Ketua Progata Blora Aries Eko Siswanto memaparkan, manipulasi data pengabdian itu dilakukan agar para guru honorer yang baru mengabdi, bisa mendapat Data Pokok Pendidik (Dapodik) untuk ikut dalam tes PPPK.

“Sesuai aturan Disdik kan guru yang sebelum mengabdi 12 Maret 2019. Setelah itu kan nggak bisa. Tapi oleh kepala sekolah itu kayak dimanipulasi sebelum 12 Maret, agar masuk Dapodik. Karena kalau sudah masuk Dapodik, kan otomatis bisa terdaftar,” kata Aries saat melaporkan dugaan kecurangaan itu ke Dinas Pendidikan, Senin (11/10/2021).

Setidaknya sudah ada dua dugaan kecurangan yang ia terima, yaitu di SDN 2 Tempellemahbang dan SDN 2 Turirejo di Kecamatan Jepon.

“Informasinya yang di SDN 2 Turirejo ini anaknya pengawas. Dia bahkan bisa dikatakan tidak guru mengabdi. Karena jarang datang, kadang datang tiap hari Sabtu saja, bahkan kadang juga tidak pernah datang. Tapi kemarin waktu tes dia lolos. Ini kan merugikan guru yang sudah lama mengabdi di sana,” terangnya.

Namun, kata Aries, untuk kasus di SDN 2 Turirejo, guru honorer tersebut sudah mengajukan surat pengunduran diri.

“Mungkin dia tahu salah. Makanya langsung mengundurkan diri. Makanya hari ini kami laporkan ke Disdik untuk disanggah. Tapi bisa disanggah apa tidak, karena dia sudah dinyatakan lolos ujian,” ujarnya.

Kasus di SDN 2 Tempellemahbang, kata Aries, juga merupakan kejadian kecurangan yang sama. Bahkan guru honorer tersebut diketahui baru mengabdi tahun 2020.

baca juga:  Ujicoba PTM Segera Dilaksanakan

“Makanya ini banyak teman-teman guru yang protes. Seharusnya kan sudah tidak bisa,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Hendi Purnomo mengaku telah membuka posko pengaduan bagi para guru yang merasa dirugikan.

“Kami sudah buka posko pengaduan. Prinsip kami tetap akan membantu guru-guru ini. Meski sebenarnya kewenangan ini kan pusat. Tapi kami upayakan bantu, kami tampung untuk dilaporkan ke pusat,” katanya.***

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *