Sragen-Inspirasiline.com. Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) di Gedung Lansia Sragen Senin (31/1/2022) berjalan lancar
Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) begitu lancar melewati tahapan hingga mencairkan bantuan yang kini diberikan dalam wujud uang tunai itu.
“Bisa dilihat sendiri kan. Sangat jauh berbeda dengan ketika kita di sini saat hadir dengan Bu Menteri dulu. Sekarang sudah ada perubahan luar biasa,” Ungkap Anggota Komosi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik indonesia ( DPR RI) Paryono di sela-sela memantau pencairan BPNT
Paryono menyampaikan hasil pantauan pencairan BPNT kali ini sudah relatif lancar. Penyerapan bansos secara nasional utamanya BPNT hingga rapat terakhir dengan Menteri Sosial (Mensos) tanggal 19 Januari lalu juga sudah cukup tinggi.
“Di Sragen ada 3000-an warga yang sudah bisa dapat kartu, E-warung tadi dihadirkan di situ. Langsung dicairkan, sangat lancar. Kalau nggak selesai besok bisa diselesaikan. Kalaupun ada yang masih tercecer bisa diselesaikan juga,” Ungkap Paryono mengurai.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini meminta agar penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2021 senilai Rp200.000 per orang jangan ditunda-tunda, apalagi sampai mengendap di bank. Bansos tersebut sangat dibutuhkan warga miskin.
Paryono menyebut sampai saat ini masih ada sekitar 512.000 warga miskin yang belum mendapatkan bansos tersebut. Nilai Bansos 2021 mencapai Rp102 triliun.
“Bantuan Sembako yang belum tersalurkan ternyata masih 512.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Nilai bantuan Rp200.000 per bulan per KPM itu sangat bermanfaat bagi mereka. Hari ini Senin (31/1/2022) Komisi VIII dan Kementerian Sosial serentak turun ke daerah untuk mencari solusi atas persoalan Bansos yang tersendat itu,” Ungkap Paryono tegas.
Paryono berharap Bank selaku mitra Pemerintah dalam penyaluran Bansos menganggap ini misi sosial bukan misi bisnis. Bank jangan mempersulit warga yang hendak mencairkan Bansos yang menjadi hak mereka.
“Banyak uang yang tertahan di Bank. Kami tidak mau mendengar masalah administrasi. Seperti di Sragen ini, kalau tidak salah ada 2.500 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusikan. Kalau nilainya bantuan Rp200.000 per KPM dikalikan 2.500 KPM maka nilainya bisa Rp500 juta. Kalau se-Indonesia tentu banyak nilainya. Saya tidak bisa diam karena memiliki wewenang untuk intervensi. Kalau saya diam, saya dosa,” Ungkap Paryono menegaskan
Setelah melihat proses penyaluran Bansos di Sragen, Paryono akhirnya mengapresiasi kinerja Dinas Sosial (Dinsos) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen yang sudah bersinergi dengan perbankan. Paryono mengatakan semua KPM didatangkan dan mendapatkan KKS lalu bisa langsung dicairkan lewat e-warong. Paryono berharap banyaknya Bansos yang belum tersalurkan di Sragen bisa selesai secepatnya.
Sekretaris Dinsos Sragen, Finuril Hidayati, menyampaikan penyaluran bansos bagi warga yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Covid-19 memang baru 49,71%.
“Untuk data kami valid. Kami sudah menyandingkan data dari Kementerian Sosial dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Duspenducapil), sehingga ketemu adanya TNI, Polri, ASN, pegawai BUMN, meninggal dunia, dan pindah domisili itu bisa diketahui dan langsung disisihkan. Itu upaya screening data yang dilakukan Dinsos,” Ungkap Finuril Hidayati melaporkan ( Sugimin/17)
