Sukoharjo-Inspirasiline.com. Dalam rangka bulan Bung Karno dan untuk menyongsong tahun politik 2024 Dinas Kesbangpolinmas Sukoharjo gelar pendidikan politik bagi masyarakat. Acara berlangsung di auditorium Wijaya Utama lantai 10 gedung Menara Wijaya yang dibuka langsung oleh bupati Sukoharjo Etik Suryani. Acara juga dihadiri oleh wakil bupati, Forkopimda, OPD, mayarakat dari berbagai eleman. Yang menghadirkan nara sumber dari ketua KPU Sukoharjo dan Akhmad Ramdhon dari UNS.
Dalam kata sambutannya bupati Sukoharjo mengatakan bahwa tahun 2024 yang akan datang kita akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres), dan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara serentak sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan para pemimpin bangsa, yang merupakan upaya perwujudan pemerintah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Lebih lanjut Etik menyampaikan dalam membangun wajah demokrasi kearah yang lebih baik lagi maka keterlibatan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Hal itu sesuai UU no: 7 tahun 2017 pasal 173 (e) bahwa partai politik peserta pemilu menyertakan paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat.
Lanjut Etik Suryani menambahkan pada pasal 245 juga disebutkan daftar bakal calon sebagaimana pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 %. Di era reformasi peran perempuan di dunia politik semakin penting sebab suara perempuan bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada perempuan.
“Diera repormasi dalam kancah perpolitikan menyertakan peran perempuan minimal 30 %, suara perempuan bisa mempengaruhi kebijakan yang berpihak kepada perempuan, “ ujar bupati Etik Suryani.
Dengan digelarnya pendidikan politik bagi masyarakat ini bupati berharap kedepan dapat meningkatkan peran perempuan dalam kancah perpolitikan di Indonesia khususnya dikabupaten Sukoharjo, sehingga peran perempuan bisa mampu memenuhi 30 % kuota DPRD di kabupaten Sukoharjo. dan agar dapat dijadikan sarana terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan politik, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan usai mengikuti pendidikan politik ini Sukoharjo kedepan diharapakan akan muncul Etik – Etik yang lainnya, imbuhnya. (Prie)
