Bupati Sragen Menyampaikan Jawaban Pandangan Umum Fraksi Tentang Pertanggung Jawaban APBD Dalam Sidang Paripurna

Sragen-Inspirasiline.com. Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati memberikan  tanggapan dan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dalam Sidang Paripurna di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sragen  Selasa (7/6/2022) Setelah sehari sebelumnya Senin (6/6/2022) digelar  Rapat Paripurna  penyampaian Pandangan Umum ke-6 perwakilan fraksi DPRD Kabupaten Sragen.

Pandangan umum ke-6 Fraksi tersebut masing-masing disampaikan :Heru Waluyo, SE.,MM dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Haryanto, S.Ag dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB), Thohar Ahmadi, SH dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Asita, SE dari /Fraksi Partai Demokrat-Nasdem, dr. Aris Surawan G dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Purwanto, SH dari Fraksi Partai Gerindra-PAN.

Bupati Sragen  Kusdinar Untung Yuni Sukowati menyampaikan tanggapan atas Pandangan Umum dari Fraksi PDIP terkait upaya Peningkatan Aparatur Pemerintahan terkhusus Program Pelayanan Masyarakat akan dikembangkan Program Pelayanan Masyarakat agar lebih optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sragen. Penataan Birokrasi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai profesionalitas dan kapabilitas.

Pandangan umum dari Fraksi PKB yaitu Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak dan retribusi. Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan antara lain mengembangkan Desa Tuntas Kemiskinan dengan pilot project di Desa Jabung, Kecamatan Plupuh serta melanjutkan berbagai Bansos baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah ,(Prov Jateng maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen.

Upaya yang dilakukan terkait jalan di Kabupaten Sragen yang mengalami kerusakan adalah akan dilakukan Program Rekontruksi Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jalan. Penanganan Jalan akan dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas.

Pandangan Umum dari Fraksi Golkar sebagai berikut Jumlah wajib pajak ada 87 wajib pajak mengalami penurunan jumlah 35 wajib pajak akibat adanya dampak pandemi covid-19. Jumlah wajib pajak karaoke tahun 2021 ada 3 wajib pajak dibandingkan tahun sebelumnya dan kedepan akan lebih dioptimalkan pendataan guna meningkatkan pendapstsn karaoke di Kabupaten Sragen. Proses Penjaringan dan Penilaian Kepala Desa ( Kades) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pandangan Umum Fraksi Demokrat-Nasdem mengapresiasi Opini WTP untuk kali ketujuh berturut-turut. Perkembangan Pembangunan Rumah Sakit (RS) Sukowati Tangen sudah sampai tahap Pembangunan ke-2. Rumah Sakit tersebut memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kesehatan serta rujukan dari 5 Puskesmas wilayah utara Bengawan. Sosialisasi wajib pajak dan Retribusi Daerah baik secara langsung maupun media sosial.

Pandangan Umum Fraksi PKS yaitu Langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen dalam peningkatan kapasitas dan integritas SDM pemungut pajak dan retribusi adalah dengan mengikutsertakan pemungut pajak dan retribusi pada Bimtek perpajakan faktor penyebab Retribusi Penggantian Bea Cetak Peta menurun karena adanya kebijakan pusat mengenai Online Single Submission(OSS) ) dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sehingga masyarakat yang akan mengajukan alih fungsi tidak perlu mencari Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang (SKPR) sebagai dasar pengenaan retribusi cetak peta.

Faktor penyebab Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum tetap karena pandemi Covid-19 sehingga banyak lahan usaha yang gulung tikar. Faktor penyebab Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan menurun karena adanya regulasi perubahan IMB ke PBG yang mengubah Perda Retribusi sehingga selama beberpa bulan tidak bisa memungut retribusi PBG /retribusi nol rupiah.

Pandangan Umum Fraksi Gerindra-PAN yang dilakukan Pemkab Sragen dalam peningkatan PAD antara lain memberikan stimulus atau pengurangan ketetapan PBB. Pemberian bebas denda PBB untuk meringankan pajak yang mempunyai piutang pajak. Penetapan tarif pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Belanja Modal dan Belanja Operasi tidak terserap semua karena adanya efisiensi pada Belanja Operasi dan kegiatan Belanja Modal tidak terealisasi.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati  berharap pembahasan selanjutnya dapat berjalan lancar dan Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sragen dapat terselesaikan. ( Sugimin/17-Release Diskominfo Sragen)