Plong Dulu, 1438 Guru Wiyata di Grobogan Diusulkan Diangkat P3K

Grobogan-Inspirasiline.com. Sebanyak 1438 guru SD honorer dan wiyata bakti di Grobogan diusulkan akan diangkat menjadi pegawai P3K tahun pengadaan 2022 ini. Demikian disampaikan Kepala BKPPD ( Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah) Kabuparen Grobogan Padma Saputra SSos MM kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (29/6/22)

Padma menyampaikan bahwa usulan sebanyak itu karena adanya SE Menpan No.20 tahun 2022 yang mengamanatkan untuk mengakomodir guru honorer dan wiyata bakti yang lulus test P3K tahun 2021 dengan nilai melebihi passing grade serta telah bekerja di sekolah negeri. “Tadinya jumlah yang kami usulkan 1251 guru , namun dengan adanya SE Menpan itu kami tambah sehingga menjadi 1438 guru. Itu semua karena kebijakan Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian” ungkapnya.

Padma menambahkan bila jumlah guru yang diusulkan tersebut disetujui Menpan, maka kepada mereka segera melakukan pemberkasan tanpa melalui test lagi.” Ini adalah sebuah penghargaan Pemerintah kepada para guru honorer/wiyata bakti” bebernya. Katanya, hal ini hanya berlaku untuk pengadaan tenaga P3K tahun 2022 saja.

Di bagian lain , Padma menjelaskan untuk tenaga kesehatan yang masuk dalam SDM Kesehatan akan diambil 391 orang saja dan tenaga teknis sebanyak 60 orang, yang kategori ini harus lewat seleksi ketat , serta prosesnya melalui e- formasi. Jadi, nantinya ASN hanya ada 2 kategori, PNS dan P3 K.

Padma berharap,  bagi yang akan diangkat sebagai tenaga P3K mohon bisa bekerja lebih baik.lagi. Jadikan hal ini sebagai penyemangat baru bagi tugas tugas guru.

Untuk diketahui, jumlah guru PNS se Kabupaten Grobogan adalah 3858 orang, Guru P3K sebanyak 1396 orang. Sedangkan PNS non guru sebanyak 3809 dan P3K ada 96 orang. Sehingga total ASN se Kabupaten Grobogan ada 9159 orang dengan rincian 7667 orang PNS dan 1492 orang sebagai tenaga P3K.

Menyangkut perilaku pegawai yang mengarah kepada tindakan indisliner  Padma tidak menampik. Meski jumlahnya kurang dari 1 persen, hal tersebut yang menjadi kewenangannya tetap mendapatkan perhatiannya.

Terkait dengan pegawai yang mengajukan perceraian melalui BKPPD, Padma mengaku terus terang akan berlaku ketat dalam  soal satu ini “Kalau soal ini ( perceraian), terus terang agak saya persulit, sebab pegawai yang bersangkutan harus bisa berfikir terutama terhadap anak anak yang akan jadi korban nantinya” pungkas Padma. ( jokowi )